Special Plan: Inggris Ganti Perdana Menteri 7 Kali dalam 10 Tahun, Ada Apa?

Inggris Ganti Perdana Menteri 7 Kali dalam 10 Tahun, Ada Apa?

Special Plan – Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, Inggris telah mengalami perubahan kepemimpinan perdana menteri hingga tujuh kali. Fenomena ini menggambarkan dinamika politik yang tidak stabil, yang berakar dari berbagai faktor seperti krisis ekonomi, perbedaan ideologi, dan respons publik terhadap kebijakan pemerintah. Keir Starmer, yang baru saja mengakhiri masa jabatannya sebagai perdana menteri Partai Buruh, menjadi bukti terbaru dari kekacauan ini setelah mundur pada Senin (22/6/2026) setelah digulingkan oleh kolega-koleganya di partai tersebut.

Perubahan Kepemimpinan Partai Buruh

Starmer diberhentikan setelah partainya mengalami kekalahan dalam pemilu lokal di bulan Mei lalu, yang memicu kegundahan di internal Partai Buruh. Pemimpin baru yang diumumkan, Andy Burnham, segera menyatakan kesiapannya mengambil alih jabatan. Burnham, seorang politisi berpengalaman, menjadi penjaga kekuasaan Partai Buruh setelah Starmer gagal mempertahankan kepercayaan publik. Ini menandai ke-7 kali pergantian kepemimpinan pada periode 10 tahun, sebuah angka yang menunjukkan ketidakmampuan partai-partai utama dalam membangun kestabilan politik.

Kepemimpinan perdana menteri yang terus berganti adalah tanda dari ketidakpuasan publik terhadap kebijakan dan kepemimpinan sebelumnya, baik di Partai Buruh maupun Konservatif,” kata seorang analis politik dalam wawancara terpisah.

Sebelum Starmer, Partai Konservatif juga mengalami lima pergantian kepemimpinan dari 2016 hingga Juli 2024. Konservatif, yang selama ini menjadi partai oposisi utama, menjadi saksi bisu perubahan dramatis dalam sejarah kekuasaan Inggris. Periode ini dimulai dengan peristiwa besar yang memicu reformasi politik, yakni referendum keluar Uni Eropa (Brexit) pada 2016. Peristiwa ini mengubah seluruh dinamika pemerintahan, termasuk kisah lengkap tentang Perdana Menteri David Cameron, yang memulai masa jabatannya kedua pada 2015.

Reformasi Brexit dan Dampaknya

Setelah memenangkan referendum Brexit, Cameron mengundurkan diri sebagai perdana menteri, menandai akhir masa jabatannya pertama. Kesuksesan dalam memperoleh keputusan keluar dari Uni Eropa membuatnya dianggap sebagai figur yang berani, tetapi kegagalan dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut secara efektif mengakibatkan kekacauan di tingkat pemerintahan. Kemenangan Brexit tidak hanya mengubah kebijakan ekonomi dan luar negeri, tetapi juga menggerus kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan partai konservatif.

Kemenangan tersebut menjadi pemicu kekacauan yang berlarut-larut, terutama ketika krisis pandemi global melanda pada 2020. Perdana Menteri Boris Johnson, yang sebelumnya memimpin Partai Konservatif, terpaksa menjalani beberapa periode jabatan beruntun karena pengunduran diri terus-menerus dari para menteri. Johnson, yang terkenal dengan gaya kepemimpinan yang dinamis, menjadi tokoh sentral dalam perubahan besar ini, tetapi justru kehilangan dukungan dari anggota parlemen sendiri.

Di tengah kerusuhan internal, Perdana Menteri Rishi Sunak mengambil alih jabatan pada 2022, menegaskan keinginannya untuk mengembalikan stabilitas ke pemerintahan. Sunak, yang merupakan seorang pengusaha, berusaha menunjukkan kompetensi dalam menghadapi krisis ekonomi dan inflasi. Namun, upayanya membangun koneksi dengan rakyat biasa terbukti kurang berhasil, terutama karena biaya hidup yang terus meningkat menciptakan ketidakpuasan di kalangan pemilih.

Krisis Kepemimpinan dan Perubahan Kebijakan

Perubahan kepemimpinan terus berlanjut hingga menghasilkan Perdana Menteri terbaru, Keir Starmer, yang memimpin Partai Buruh setelah kemenangan dalam pemilu nasional 2024. Namun, kinerjanya tidak bertahan lama. Setelah hampir dua tahun berkuasa, Starmer menghadapi tekanan besar dari anggota parlemen Partai Buruh yang menyerukan pengunduran dirinya. Anggota parlemen tersebut mencapai hampir 100 orang, yang memperkuat desakan untuk mengganti kepemimpinan.

Keputusan Starmer untuk mengundurkan diri terjadi setelah kemenangan pesaingnya, Andy Burnham, dalam pemilu parlemen. Burnham, yang sebelumnya menjadi wali kota Manchester, dianggap sebagai tokoh yang mampu menghadirkan perubahan di partai Buruh. Ini menunjukkan bahwa politik di Inggris tidak hanya bergantung pada kekuatan partai, tetapi juga pada kemampuan individu dalam memimpin.

Sejarah pergantian Perdana Menteri Inggris juga mencatatkan Perdana Menteri terpendek dalam sejarah, yakni Liz Truss, yang hanya menjabat selama 49 hari pada 2022. Truss diberhentikan karena kebijakan pemotongan pajaknya yang dianggap berbahaya, menyebabkan kepanikan di pasar keuangan dan masyarakat. Kebijakan ini memicu kebuntuan dalam negosiasi Brexit, yang sebelumnya dianggap sebagai faktor utama perubahan kepemimpinan.

Dari tahun ke tahun, politik Inggris tampak seperti roda berputar. Konservatif yang dulu dominan kini dihadapkan pada krisis internal, sementara Partai Buruh berusaha membangun kekuatan politik baru. Pergantian kepemimpinan yang terus-menerus menunjukkan bahwa krisis ekonomi, perubahan sosial, dan perbedaan pandangan terhadap Brexit adalah faktor utama yang memengaruhi stabilitas pemerintahan. Dalam konteks ini, Starmer mungkin menjadi saksi bisu dari proses yang sama seperti para pemimpin sebelumnya.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa kekacauan dalam perpolitikan Inggris bukan hanya hasil dari perbedaan ideologi, tetapi juga dari kelemahan partai dalam mempertahankan konsensus. Pemilu lokal yang mengguncang Partai Buruh pada Mei 2026 menjadi momentum penting, mengubah perspektif politik dan memaksa Starmer mengambil langkah strategis untuk memperkuat posisinya. Namun, kegagalan partai dalam memenuhi harapan rakyat mempercepat keputusannya untuk mundur.

Perubahan ini juga mencerminkan tantangan global yang dihadapi Inggris, seperti krisis ekonomi akibat perang dagang, inflasi yang melonjak, dan persaingan antar partai yang semakin intens. Dalam jangka panjang, pergantian Perdana Menteri yang sering terjadi bisa menjadi cerminan dari dinamika politik yang kompleks, di mana kekuasaan selalu bergeser berdasarkan perubahan kebijakan dan tekanan dari dalam maupun luar partai. Kebijakan Brexit, yang menjadi momok bagi banyak pihak, menjadi titik awal dari gelombang pergantian kepemimpinan yang terus berlanjut hingga kini.