Special Plan: 1.000 Taruna Akmil Dikerahkan Bina Siswa Sekolah Rakyat, Anggota DPR: Harus Tetap Humanis!

1.000 Taruna Akmil Dikerahkan Bina Siswa Sekolah Rakyat, Anggota DPR: Harus Tetap Humanis!

Special Plan - Di Jakarta, Ketut Kariyasa Adnyana, anggota Komisi VIII DPR, mengkritik rencana penggunaan sekitar seribu taruna Akademi Militer (Akmil) dalam program Sekolah Rakyat. Ia menekankan bahwa langkah ini perlu dijalankan dengan cara yang humanis. Menurut Kariyasa, Sekolah Rakyat memiliki tujuan khusus untuk mengakhiri siklus kemiskinan dan memberikan kesempatan pendidikan kepada kelompok rentan, sehingga metode pendekatannya harus memperhatikan prinsip pemberdayaan sosial.

"Sekolah Rakyat didirikan agar akses pendidikan dan pemberdayaan masyarakat bisa ditingkatkan. Maka, pendekatan yang digunakan harus tetap berlandaskan prinsip pendidikan yang manusiawi dan berfokus pada kebutuhan peserta didik," ujarnya dalam pernyataan resmi, Jumat (3/7/2026).

Legislator Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut juga merespons kritik dari SETARA Institute, yang mengkhawatirkan adanya ambiguitas batas antara dunia sipil dan militer melalui penggunaan taruna Akmil. Kariyasa memperingatkan bahwa pendidikan nasional seharusnya diatur oleh para pendidik, tenaga kependidikan, dan pekerja sosial yang ahli di bidangnya.

"Fraksi PDIP mendukung pengembangan karakter peserta didik, tetapi prosesnya harus dijalankan dengan pendekatan yang tepat. Nilai-nilai pendidikan nasional harus tetap menjadi dasar utama. Kita perlu memastikan peran guru dan institusi sipil tetap menjadi pengambil kebijakan utama," katanya.

Dalam persiapan program ini, Kementerian Sosial bersama TNI akan menempatkan sekitar 1.000 taruna Akmil tingkat I dan II di 178 lokasi Sekolah Rakyat. Kegiatan bimbingan keasramaan ini berlangsung selama lima hari, mulai 3 hingga 8 Agustus 2026. Pihak Kementerian Sosial mengklaim bahwa pelibatan taruna Akmil bertujuan untuk membantu siswa dalam adaptasi kehidupan berasrama.

Karier Kariyasa Adnyana menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan pendidikan dan peran institusi militer. Ia menyarankan bahwa kehadiran taruna Akmil tidak boleh mengurangi fungsi utama pendidik. “Kebijakan ini harus memberikan ruang bagi peserta didik untuk berkembang, bukan hanya menjadi alat penguatan disiplin,” tambahnya.

Menurut Kariyasa, program Sekolah Rakyat perlu tetap diarahkan untuk meningkatkan kemandirian siswa. Ia menegaskan bahwa pendekatan pedagogis yang digunakan harus manusiawi, dengan memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar melalui interaksi yang bermakna. “Kita ingin program ini menjadi ruang belajar yang nyaman dan inklusif, sehingga mampu mendorong partisipasi aktif masyarakat rentan,” ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono memastikan bahwa taruna Akmil tidak menggantikan peran guru, melainkan membantu dalam pengembangan kemandirian siswa. Dalam pernyataannya, Agus menyebutkan bahwa kegiatan tersebut akan fokus pada tugas-tugas sederhana, seperti merapikan tempat tidur, mengatur lemari, hingga membiasakan siswa mengenakan seragam dengan rapi. “Program ini bertujuan menciptakan lingkungan asrama yang lebih terstruktur, sehingga siswa bisa belajar kehidupan sehari-hari dengan lebih baik,” jelasnya, dikutip Selasa (30/6/2026).

"Pembinaan ini hanya sementara, selama lima hari. Tujuannya adalah memastikan anak-anak yang tinggal di asrama memiliki kebiasaan hidup mandiri. Selain itu, program ini juga memberikan pelatihan awal untuk melatih disiplin dan kerja sama antar siswa," ujar Agus Jabo.

Kariyasa meminta pemerintah menetapkan batasan yang jelas antara ranah pendidikan sipil dan ranah pertahanan nasional. Ia menilai bahwa kebijakan ini perlu diperiksa agar tidak menimbulkan resistensi di masyarakat. “Jika tidak hati-hati, kehadiran anggota militer dalam program pendidikan bisa membuat masyarakat merasa terganggu, terutama jika kegiatan tersebut terlalu dominan,” tambahnya.

Dalam wawancara dengan media, Kariyasa menyoroti bahwa Sekolah Rakyat harus tetap menjadi tempat yang dinamis dan inklusif. Ia mengingatkan bahwa pendekatan humanis tidak hanya berarti ramah, tetapi juga memberikan ruang bagi siswa untuk mengembangkan potensi secara alami. “Kita perlu memastikan metode pembelajaran tidak terlalu kaku, tetapi tetap memberikan bimbingan yang berarti,” ujarnya.

Menurut data terbaru, Sekolah Rakyat saat ini menjangkau 178 lokasi di berbagai daerah. Program ini diharapkan mampu menjadi jembatan bagi anak-anak yang kurang beruntung untuk mendapatkan pendidikan berkualitas. Dengan diterjunkannya taruna Akmil, pihak Kementerian Sosial berharap ada peningkatan keterlibatan siswa dalam kegiatan belajar-mengajar.

"Sekolah Rakyat bukan hanya tentang akademik, tetapi juga tentang pelatihan keterampilan hidup. Kehadiran taruna Akmil bisa membantu siswa memahami cara hidup yang lebih terorganisir, sekaligus memperkuat nilai-nilai sosial," kata Agus Jabo.

Sejumlah pihak mempertanyakan apakah pelibatan anggota militer dalam pendidikan sipil bisa mengganggu prinsip dasar pendidikan. Sebagai contoh, SETARA Institute menilai bahwa program ini berpotensi membuat batas antara dunia militer dan dunia pendidikan menjadi kabur. Menurut mereka, siswa mungkin menganggap bahwa sebagian besar pembinaan dilakukan oleh institusi militer, bukan oleh pendidik sipil.

Menjawab kritik tersebut, Kariyasa mengatakan bahwa keterlibatan taruna Akmil tidak bermaksud menggantikan peran guru. Ia menegaskan bahwa para taruna hanya bertindak sebagai pendamping, bukan sebagai pengganti. “Guru tetap menjadi pilar utama, sedangkan taruna Akmil bisa membantu memperkaya pengalaman belajar peserta didik,” imbuhnya.

Dalam konteks ini, Kariyasa menekankan bahwa Sekolah Rakyat perlu menjadi ruang yang memadukan dua aspek: pembelajaran akademik dan pengembangan sikap sosial. Ia menilai bahwa taruna Akmil, yang dilatih untuk berpikir kritis dan memimpin, bisa memberikan dampak positif jika metode pendekatannya tepat. “Program ini harus menjadi katalis, bukan penghalang. Dengan humanis, peserta didik bisa merasa dihargai, bukan diperlakukan secara otoriter,” ujarnya.

Program Sekolah Rakyat telah berjalan selama beberapa tahun, dengan berbagai inisiatif untuk mengakomodasi kebutuhan siswa. Namun, pelibatan taruna Akmil diharapkan menjadi langkah baru yang meningkatkan kualitas program tersebut. Kariyasa menyatakan bahwa dengan pendekatan yang tepat, kehadiran para taruna bisa menjadi pengayaan, bukan pengganti.

Di sisi lain, pemerintah menilai bahwa kegiatan ini adalah bagian dari up