Rencana Khusus: Kemhan Siapkan Skema Empat Hari Kerja untuk Efisiensi BBM
Kemhan Siapkan Skema Empat Hari Kerja untuk Efisiensi BBM
Jakarta, IDN Times – Kementerian Pertahanan (Kemhan) mulai menerapkan instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait penghematan bahan bakar minyak (BBM) guna menghadapi dampak konflik di Timur Tengah. Langkah ini bertujuan mengoptimalkan penggunaan energi melalui penyesuaian kebijakan kerja. “Kemhan dan TNI sedang menyusun rencana efisiensi BBM secara terukur, bertahap, serta berdasarkan dinamika geopolitik global yang memengaruhi stabilitas energi,” jelas Brigjen TNI Rico Sirait, Kepala Biro Informasi Pertahanan, dalam pernyataan yang dilaporkan Rabu (25/3/2026).
Menurut Rico, kebijakan tersebut merupakan upaya mitigasi dini untuk mempertahankan keseimbangan ekonomi dan ketahanan nasional. Penyesuaian dijalankan secara internal dengan fokus pada administrasi dan manajemen. “Aspek pendukung akan menjadi target efisiensi, sementara fungsi strategis serta kesiapsiagaan pertahanan tetap diutamakan,” tambahnya.
“Efisiensi BBM ini bukan keadaan darurat, melainkan bentuk disiplin pengelolaan sumber daya strategis,” ujar Rico. “Tujuannya adalah mengajak seluruh pihak memperkuat ketahanan nasional melalui langkah yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.”
Sebelumnya, pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, mengkritik rencana ini. Menurutnya, kebijakan kerja dari rumah (WFH) satu hari per minggu dianggap kurang efektif dalam mengurangi penggunaan BBM. “Mendorong ASN dan pekerja swasta untuk bekerja di rumah bukan hal mudah, terutama karena terkait perubahan kebiasaan,” katanya dalam keterangan tertulis Sabtu (21/3/2026).
“Jika ASN tidak bekerja di rumah pada Jumat, mereka mungkin justru menikmati liburan panjang sambil bekerja di tempat wisata, sehingga penghematan BBM tidak signifikan,” ujar Fahmy. Dia menekankan bahwa keberhasilan WFH selama pandemik berkat faktor paksa, seperti risiko penularan virus. Sementara skema saat ini dianggap lebih fleksibel tetapi tidak pasti efektivitasnya.
Fahmy juga memperingatkan adanya dampak ekonomi terhadap sektor lokal. Ia menyebut kebijakan ini berpotensi merugikan usaha transportasi, termasuk ojek online, serta UMKM yang mengandalkan pekerja kantoran. “Kebijakan WFH-1 bisa menurunkan produktivitas industri, dan perlu dihitung dampak biaya serta manfaatnya secara cermat,” tambahnya. Ia menekan pemerintah agar tidak mengabaikan konsekuensi bagi sektor lain yang menanggung beban penghematan BBM.
