New Policy: Wamentan Pastikan Indonesia Tak Lagi Impor Beras, Jagung dan Gula
Menteri Pertanian Berkomitmen Cegah Impor Pangan Strategis
New Policy – JAKARTA, Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, menyatakan bahwa Indonesia telah berhasil mencapai target penghentian impor tiga komoditas pangan utama, yaitu beras, jagung, dan gula. Ia mengungkapkan bahwa pencapaian ini layak untuk dirayakan sebagai langkah penting dalam meningkatkan kemandirian pangan nasional. “Kita telah berhenti melakukan impor beras, jagung, dan gula, hal ini patut disyukuri. Namun, kita juga terus berupaya memperbaiki segi-segi yang masih perlu ditingkatkan,” jelas Sudaryono dalam siaran persnya, Rabu (24/6/2026).
Pertanian Terus Diperkuat untuk Sustains Swasembada
Dalam penjelasannya, Sudaryono menekankan bahwa pemerintah tetap berkomitmen menjaga stabilitas pasokan pangan secara berkelanjutan. Ia menyebutkan bahwa upaya ini melibatkan beberapa strategi, termasuk peningkatan ketersediaan benih berkualitas, pengembangan infrastruktur produksi, serta peningkatan sistem irigasi di berbagai daerah. “Kita fokus pada pemberdayaan pertanian lokal, baik di wilayah tertentu maupun daerah yang lebih sulit seperti Papua, agar mampu bersaing secara nasional,” tutur Sudaryono.
“Ga impor pangan lagi, ga impor beras lagi, ga impor jagung lagi, ga impor gula lagi. Itu kita syukuri, sembari kita juga secara perlahan kita perbaiki apa yang memang harus kita perbaiki,” ujar Sudaryono dalam keterangannya.
Sudaryono menambahkan, proyek revitalisasi irigasi menjadi salah satu prioritas utama pemerintah untuk mendukung produktivitas pertanian. Ia menjelaskan bahwa perbaikan jaringan irigasi akan memungkinkan petani menanam tanaman lebih dari satu kali dalam setahun, terutama di musim kemarau. “Dengan sistem irigasi yang optimal, petani dapat meningkatkan hasil panen dan memperkuat kesejahteraan mereka,” imbuhnya. Selain itu, pemerintah juga mendorong penggunaan benih yang lebih baik untuk memastikan pertumbuhan hasil panen yang stabil.
Presiden Prabowo Berkomitmen Tingkatkan Ketahanan Pangan
Dalam menyatakan komitmen ini, Sudaryono menyebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto berperan aktif dalam menegaskan pentingnya swasembada pangan sebagai bagian dari ketahanan nasional dan kedaulatan bangsa. Ia menjelaskan bahwa langkah pemerintah untuk mengurangi impor pangan tidak hanya bersifat sementara, melainkan bertujuan jangka panjang. “Presiden Prabowo telah menetapkan kebijakan yang jelas untuk mempercepat revitalisasi irigasi, mulai dari anggaran sekitar Rp12 triliun pada tahun 2025 hingga Rp14 triliun di tahun 2026,” tambah Sudaryono.
“Presiden Prabowo tahun lalu telah merevitalisasi dengan anggaran sekitar Rp12 triliun tahun 2025. 2026 ini Rp14 triliun, dan akan diteruskan sampai dengan 2029. Diharapkan di ujung tahun sampai dengan 2029 itu, semua irigasi yang memang diperlukan untuk diperbaiki itu kemudian semua kita perbaiki semua,” tuturnya.
Sudaryono menegaskan bahwa proyek revitalisasi irigasi akan dilakukan bertahap hingga 2029. Tujuan utamanya adalah meningkatkan indeks pertanaman sehingga petani dapat memanfaatkan sumber daya alam secara maksimal. “Dengan peningkatan akses air tanah, kita mengharapkan keberhasilan dalam mengubah pola tanam yang sebelumnya hanya satu kali menjadi dua atau tiga kali dalam setahun,” lanjutnya. Hal ini tidak hanya menjamin kestabilan pasokan pangan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi masyarakat pedesaan.
Kebijakan Pemerintah Menuju Pertanian Berkelanjutan
Upaya pengembangan pertanian di Indonesia juga mencakup perbaikan sarana produksi, seperti penggunaan alat bantu modern dan pengurangan biaya produksi. Sudaryono menyebutkan bahwa dengan memperkuat kelembagaan pertanian, pemerintah mampu memastikan distribusi hasil panen yang lebih merata. “Kita ingin bahwa pertanian di daerah-daerah yang kurang berkembang seperti Papua dapat berkualitas sebagus provinsi lainnya, sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal,” jelasnya.
Sudaryono menambahkan bahwa keberhasilan menghentikan impor beras, jagung, dan gula tidak terlepas dari dukungan semua pihak, termasuk lembaga pertanian, para petani, serta masyarakat. Ia menegaskan bahwa kebijakan ini akan terus diperbaiki agar lebih efektif dan berkelanjutan. “Pertanian yang berkualitas dan berkelanjutan adalah jaminan bagi ketahanan pangan nasional, yang menjadi prioritas utama dalam rencana pembangunan jangka panjang,” kata Sudaryono.
Menurutnya, peningkatan efisiensi produksi juga bisa mengurangi ketergantungan pada bahan baku impor. “Dengan meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri, kita bisa memenuhi kebutuhan pangan yang sebelumnya diimpor dari luar negeri,” imbuh Sudaryono. Ia berharap, kebijakan ini akan memberikan dampak positif pada semua lapisan masyarakat, terutama petani yang selama ini mengalami keterbatasan akses terhadap sumber daya pertanian.
Sudaryono menyebutkan bahwa program revitalisasi irigasi tidak hanya akan memberikan manfaat jangka pendek, tetapi juga memiliki dampak yang lebih luas dalam jangka panjang. “Selain meningkatkan produktivitas, perbaikan irigasi akan memperkuat keberlanjutan pertanian dan mencegah risiko gagal panen yang sering terjadi di musim kemarau,” ujarnya. Ia menekankan bahwa pemerintah akan terus berupaya memperbaiki sistem pertanian secara menyeluruh, agar Indonesia bisa menjadi contoh keberhasilan dalam pengelolaan sumber daya pertanian.
Langkah-langkah ini sejalan dengan visi pemerintah untuk mewujudkan swasembada pangan hingga 2030. Sudaryono menuturkan bahwa seluruh upaya akan dikoordinasikan dengan pihak terkait, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan lembaga keuangan pertanian. “Kita ingin bahwa seluruh peningkatan kapasitas produksi dan keberlanjutan pertanian bisa berjalan secara terpadu dan berkelanjutan,” pungkas Sudaryono.
