New Policy: Partai Perindo Sodorkan Risalah Kebijakan untuk BI dan Pemerintah Hadapi Gejolak Ekonomi

Partai Perindo Sodorkan Risalah Kebijakan untuk BI dan Pemerintah Hadapi Gejolak Ekonomi

New Policy - Dari Jakarta, Partai Perindo meluncurkan dokumen kebijakan berupa risalah yang menyajikan panduan komprehensif bagi pemerintah dan Bank Indonesia (BI) dalam merespons krisis ekonomi yang saat ini mengguncang pasar. Fenomena penurunan tajam Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), pelemahan nilai tukar Rupiah, serta kenaikan harga kebutuhan pokok menjadi fokus utama dalam risalah tersebut. Langkah ini dianggap sebagai upaya konstruktif untuk berkontribusi dalam mengatasi tantangan yang mengancam stabilitas perekonomian nasional, khususnya dalam fase kritis yang sedang dihadapi.

Menurut Sekretaris Jenderal Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, kebijakan yang agresif, cepat, dan terukur sangat penting untuk memperkuat perekonomian dalam negeri. "Kita tidak bisa lagi mengandalkan metode kebijakan tradisional di tengah situasi yang dihadapi tiga tekanan sekaligus," katanya dalam pernyataan tertulis, Minggu (14/6/2026). Ia menjelaskan bahwa risalah ini mencakup strategi strategis yang dapat langsung diterapkan oleh para pengambil keputusan, termasuk otoritas moneter dan fiskal. Dalam konteks ini, BI diharapkan lebih aktif mengelola pasar valas dan menyesuaikan kebijakan suku bunga acuan untuk mengatasi volatilitas Rupiah.

"Kebijakan harus bersifat terintegrasi dan responsif agar mampu menangkal efek domino krisis keuangan global serta ketidakpastian geopolitik yang berdampak pada ekonomi kita," ujar Ferry, yang akrab disapa Kang Ferry. Ia menekankan bahwa komunikasi yang konsisten antara otoritas keuangan dan moneter menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan pasar dan investor.

Menurut Kang Ferry, risalah kebijakan ini dibuat sebagai respons terhadap situasi yang semakin rumit. Poin utama dalam dokumen tersebut meliputi tiga aspek utama. Pertama, pengelolaan likuiditas di pasar spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) untuk memperkuat daya beli masyarakat. Kedua, peningkatan perlindungan terhadap sektor riil dan kelompok rentan, termasuk pelaku usaha kecil menengah (UKM) serta masyarakat yang terdampak inflasi. Ketiga, pemberian insentif pajak sementara kepada industri padat karya guna mencegah penutupan usaha akibat biaya impor bahan baku yang meningkat.

Ferry juga menyoroti perlunya koordinasi yang lebih baik antarlembaga. "Ego sektoral harus dikesampingkan agar kebijakan yang dikeluarkan tetap menyatu dan memberikan kejelasan kepada publik," katanya. Ia menambahkan bahwa keberhasilan dalam menangani krisis ini bergantung pada komitmen kolektif antara Menteri Keuangan, Gubernur BI, dan Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK). "Pernyataan bersama yang solid dan transparan sangat penting untuk memulihkan kepercayaan investor global maupun lokal," jelasnya.

Dalam konteks IHSG yang turun hingga level 5.342, Kang Ferry menyoroti peran psikologis pasar dalam menentukan arah ekonomi. "Sentimen psikologis hingga 70 persen berpengaruh terhadap keputusan investor, sehingga kejelasan dan konsistensi dari lembaga keuangan sangat krusial," ucapnya. Ia berharap pemerintah dapat segera mengambil langkah-langkah konkrit yang selaras dengan aspirasi pelaku usaha, pekerja, serta masyarakat yang mengalami tekanan ekonomi.

Peran KSSK dalam Koordinasi Kebijakan

Kang Ferry menegaskan bahwa komite stabilitas sistem keuangan (KSSK) harus menjadi pusat koordinasi yang efektif. "Dengan adanya mekanisme terlembaga yang solid, kebijakan dapat diimplementasikan secara cepat dan tepat sasaran," katanya. Ia menyoroti bahwa kebijakan fiskal dan moneter perlu diintegrasikan untuk menciptakan efek kebijakan yang maksimal. Contohnya, BI harus melakukan intervensi valas yang lebih intensif sementara pemerintah fokus pada penguatan bantalan jaring pengaman sosial (JPS) dalam sektor pangan.

Dalam risalah yang disusun, Partai Perindo juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengambilan keputusan. "Kebijakan yang dikeluarkan harus didasari data yang jelas dan tidak menimbulkan kebingungan di tengah keadaan kritis ini," ujarnya. Ia menambahkan bahwa pemerintah perlu segera melakukan evaluasi terhadap penggunaan anggaran fiskal, khususnya untuk sektor yang rentan terhadap kenaikan harga komoditas pokok. "Dengan realokasi dana yang tepat, kita bisa meredam dampak inflasi di tingkat konsumen," tuturnya.

Strategi untuk Memulihkan Ekonomi

Sebagai langkah tambahan, Partai Perindo menyarankan pemberian insentif pajak kepada industri yang terkena dampak inflasi. "Kebijakan relaksasi pajak sementara akan membantu perusahaan kecil dan menengah mengurangi beban biaya operasional," jelas Kang Ferry. Ia menekankan bahwa insentif ini perlu diiringi dengan kebijakan yang terukur, agar tidak menimbulkan kekhawatiran akan defisit anggaran.

Selain itu, tindakan pemerintah untuk memperkuat stabilitas saham perbankan besar juga menjadi prioritas. "BI harus memastikan bahwa saham bank-bank besar tetap stabil, terutama dalam kondisi pasar yang berfluktuasi tinggi," kata Ferry. Ia menambahkan bahwa kebijakan yang diusulkan ini selaras dengan harapan pelaku usaha dan masyarakat yang berada di lapisan bawah. "Kami menggabungkan aspirasi dari para pengusaha, buruh, dan keluarga yang mengalami kesulitan di pasar tradisional," ujarnya.

Kang Ferry juga menyampaikan bahwa keterlibatan Partai Perindo dalam proses kebijakan ekonomi akan terus berlanjut. "Kami akan memastikan implementasi kebijakan tetap pro-rakyat dan pro-stabilitas," jelasnya. Ia menegaskan bahwa kebijakan yang diterapkan harus mampu menjaga daya beli masyarakat dan mengurangi tekanan inflasi. "Kecepatan eksekusi kebijakan hari ini akan menentukan seberapa tangguh bangsa kita menghadapi badai ekonomi global," pungkasnya.

Partai Perindo mengajak pemerintah dan BI untuk bekerja sama dalam menangani krisis ekonomi yang saat ini mengancam. Dengan risalah kebijakan yang telah disusun, mereka berharap dapat memberikan arah yang jelas bagi langkah-langkah pemerintah. "Kebijakan yang diusulkan ini adalah solusi dari akar rumput, sehingga diharapkan mampu mencerminkan kebutuhan sebenarnya masyarakat," kata Ferry. Ia menambahkan bahwa partai akan terus mengawal proses implementasi untuk memastikan kebijakan tidak hanya sekadar teori, tapi juga memiliki dampak nyata di lapangan.

Dengan penurunan IHSG dan pelemahan Rupiah yang terus berlanjut, para ahli ekonomi menilai bahwa respons cepat dari pemerintah sangat dibutuhkan. "Dari Jakarta, Partai Perindo meluncurkan risalah kebijakan berupa panduan komprehensif bagi pemerintah dan BI dalam menghadapi krisis ekonomi saat ini," kata Kang Ferry. Ia menegaskan bahwa kebijakan yang diusulkan tidak hanya mampu memperku