New Policy: Eksklusif! Kapolri Pastikan Tindak Oknum Polisi Nakal, Tekankan Komitmen Perbaikan
Kapolri Janji Tindak Tegas Anggota Polri yang Melanggar Aturan
New Policy – Dalam wawancara khusus dengan Aiman Witjaksono, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menyatakan bahwa institusi kepolisian akan bersikap tegas terhadap semua anggota yang terbukti melanggar norma dan peraturan. Pernyataan tersebut dilontarkan sebagai respons atas aduan masyarakat yang terus mengalir, khususnya terkait keberadaan oknum polisi yang dianggap melakukan tindakan tidak profesional. Sigit menegaskan bahwa langkah-langkah penegakan hukum dan disiplin akan dijalankan secara konsisten, tanpa mengenal kompromi.
Komitmen Penegakan Hukum dan Disiplin
Sigit menjelaskan bahwa proses pemberian sanksi kepada anggota Polri mencakup berbagai bentuk, mulai dari hukuman disiplin, sanksi kode etik, demosi, hingga pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dan tindakan pidana. “Kita perlu menunjukkan transparansi bahwa laporan masyarakat tidak hanya dianggap sebagai masukan, tetapi juga menjadi dasar untuk mengambil keputusan,” ujarnya. Menurut Sigit, tindakan tegas ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan mencegah kejadian serupa di masa depan.
“Tidak ada anggota yang berlalu lintas secara melanggar aturan, maka kita tidak ragu-ragu dalam mengambil tindakan tegas, baik dari sisi disiplin, etika, maupun hukum,” kata Sigit dalam program ‘Dialog Spesial Bersama Aiman Witjaksono, Kapolri Menjawab’ yang tayang di iNews, Rabu (1/7/2026).
Budaya Kerja dan Pola Pikir Baru
Selain fokus pada penegakan hukum, Sigit juga menekankan pentingnya perubahan paradigma di dalam Polri. “Kita harus membangun mindset baru dan budaya kerja yang lebih profesional,” katanya. Pernyataan ini mencerminkan upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendorong anggota untuk berpikir kritis dan berperilaku sesuai standar yang lebih tinggi. “Dengan memadukan dua aspek ini—penindakan tegas dan penguatan nilai-nilai baru—kita berharap anggota akan lebih proaktif dalam menghindari pelanggaran,” ujarnya.
Penghargaan untuk Anggota Berprestasi
Sigit menambahkan bahwa institusi juga memberikan pengakuan terhadap anggota yang berkinerja baik. “Manakala seseorang menunjukkan kontribusi positif, kita harus memberikan reward sebagai bentuk apresiasi,” jelasnya. Ini menunjukkan bahwa Polri tidak hanya menindak pelaku kesalahan, tetapi juga membangun sistem yang adil untuk menghargai kebaikan anggotanya. “Efek deterrence dari tindakan tegas harus diimbangi dengan keadilan dalam penghargaan,” lanjut Sigit.
Proses Penanganan Laporan Masyarakat
Dalam menjawab kritik atas jumlah aduan yang mencapai hampir 20.000 laporan selama tahun 2025, Sigit mengklaim bahwa tidak semua aduan langsung menjadi bukti pelanggaran. “Bukan berarti semua laporan harus dianggap sebagai kesalahan, tetapi kita tetap menindaklanjuti setiap informasi secara sistematis,” ujarnya. Proses ini melibatkan pendalaman, analisis, dan pemilahan antara laporan yang memerlukan tindakan lebih lanjut dengan yang tidak.
“Kita akan memastikan bahwa setiap aduan yang masuk melalui Divisi Propam diberi respons yang tepat, baik dalam hal pengawasan maupun penegakan hukum,” katanya.
Transparansi sebagai Bukti Komitmen
Sigit memastikan bahwa semua proses penegakan aturan akan diakses publik secara terbuka. “Kita tidak hanya menindak pelanggaran, tetapi juga menunjukkan tahapannya agar masyarakat melihat bahwa institusi kepolisian benar-benar berkomitmen pada perbaikan,” ujarnya. Transparansi ini dianggap sebagai jaminan bahwa Polri tidak menutup mata terhadap tindakan korupsi atau malpraktik yang dilakukan oleh oknum anggotanya. “Dengan demikian, kita bisa membangun kepercayaan publik yang lebih kuat,” tambah Sigit.
Dalam kesempatan tersebut, Kapolri juga menyebutkan bahwa keberhasilan perbaikan institusi tidak hanya bergantung pada tindakan pemerintah, tetapi juga partisipasi masyarakat. “Masyarakat adalah mitra penting dalam memantau kinerja anggota Polri. Karena itu, kita tetap terbuka terhadap masukan yang diberikan,” katanya. Sigit menambahkan bahwa selama ini, Polri terus berupaya untuk memperkuat sistem internalnya melalui pelatihan, evaluasi berkala, serta pengawasan yang lebih ketat.
Menurut Sigit, upaya ini merupakan bagian dari transformasi Polri yang lebih modern dan profesional. “Kita ingin menjadi institusi yang tidak hanya bertindak cepat, tetapi juga berpikir jernih dan berkomitmen pada transparansi,” ujarnya. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pola pikir anggota Polri akan berkembang seiring dengan penerapan standar baru. “Dengan menekankan komitmen pada perbaikan, kita berharap bisa menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat dan berorientasi pada keadilan,” tutup Sigit.
Dalam menegaskan komitmen tersebut, Sigit mengatakan bahwa Polri siap menjalankan peranannya secara maksimal. “Kita akan terus memperbaiki diri, tidak hanya untuk menjawab keluhan masyarakat, tetapi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik,” jelasnya. Pernyataan ini menggambarkan bahwa tindakan penegakan hukum yang ketat dan transparan menjadi salah satu komitmen utama dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian.
Terlepas dari keberhasilan dalam menindak pelanggaran, Sigit mengakui bahwa ada beberapa tantangan dalam memperbaiki institusi. “Banyak hal yang perlu kita evaluasi, termasuk cara pengawasan dan pengelolaan sumber daya manusia,” ujarnya. Meski demikian, ia yakin bahwa langkah-langkah yang telah diambil akan memberikan dampak positif. “Dengan komitmen yang konsisten, kita bisa membangun kepercayaan masyarakat dan menciptakan kinerja yang lebih baik di masa depan,” pungkas Sigit.
