New Policy: Cerita Prabowo saat Menghadap Aburizal Bakrie untuk Tolak Rencana Impor Beras

New Policy: Prabowo Tolak Impor Beras Saat Bertemu Aburizal Bakrie

New Policy - Menjelang acara Puncak Pekan Nasional (PENAS) Petani dan Nelayan XVII di Kabupaten Gorontalo, Rabu (24/6/2026), Prabowo Subianto membuka kisah pribadinya terkait New Policy yang diusulkan pemerintah pada masa mantan Menteri Koordinator Perekonomian Aburizal Bakrie. Saat itu, Prabowo menghadap Aburizal Bakrie untuk menyampaikan penolakan terhadap rencana impor beras, yang ia yakini akan merugikan sektor pertanian nasional. Dalam pidatonya, ia menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan para petani.

Perjuangan dalam Konteks Pemilu

Kontestasi pemilu menjadi latar belakang utama New Policy yang dibahas Prabowo. Meski telah mengalami kekalahan beberapa kali dalam pemilihan presiden, ia tetap aktif dalam pemenangan karena melihat kebijakan ekonomi yang dianggap terlalu dipengaruhi oleh paham neoliberal. Menurut Prabowo, pendekatan ini menyebabkan ketidakseimbangan sistem ekonomi, dengan fokus utama pada persaingan bebas dan efisiensi pasar, tanpa memperhatikan kebutuhan rakyat kecil.

“Empat kali kalah, yang terakhir menang. Kenapa saya masih terus, karena saya melihat arah pembangunan ekonomi kita waktu itu di jalur yang keliru, waktu itu yang dianut adalah paham neoliberal,” ujar Prabowo, menjelaskan alasan keterlibatannya dalam New Policy.

Ia menekankan bahwa neoliberalisme berisiko mengabaikan kebutuhan para petani yang rentan terhadap fluktuasi harga. Dalam konteks New Policy, Prabowo mengungkapkan kekecewaannya terhadap kebijakan yang menurunkan pendapatan petani dan menghancurkan daya tahan pangan nasional. “Saya kaget, saya sedih. Ini salah besar, ini tidak mengerti apa arti bernegara,” tambahnya, menggambarkan emosionalnya terhadap kebijakan tersebut.

Kritik terhadap Kebijakan Impor Beras

Prabowo menyampaikan bahwa saat menghadap Aburizal Bakrie, ia menolak New Policy impor beras karena merugikan sektor pertanian. Menurutnya, kebijakan ini tidak hanya menurunkan harga padi, tetapi juga menghambat keberlanjutan kemandirian pangan Indonesia. “Waktu itu saya Ketua Umum HKTI, saya menghadap Menko Perekonomian waktu itu yang namanya Aburizal Bakrie. Waktu itu pemerintah berencana melakukan impor beras, dan saya sebagai ketua umum memohon agar tidak dilakukan, terutama saat petani sedang siap panen,” tuturnya.

“Hancur harga untuk petani. Petani kita tidak bisa untung, tidak kembali modal,” tambah Prabowo, menjelaskan dampak negatif New Policy terhadap penghasil beras dalam negeri.

Menurut Prabowo, New Policy impor beras dinilai tidak mengakui peran penting petani sebagai tulang punggung perekonomian. Ia menekankan bahwa efisiensi pasar tidak boleh dijadikan alasan untuk mengorbankan kepentingan rakyat. “Efisiensi ekonomi tidak boleh diukur hanya dari persaingan bebas, tetapi juga dari kesejahteraan masyarakat,” imbuhnya, menjelaskan kebijakan impor yang ia anggap kurang berimbang.

Kritik terhadap Pandangan Pakar

Dalam pidatonya, Prabowo menyebut adanya perbedaan pandangan antara para pakar mengenai New Policy impor beras. Beberapa kalangan menilai bahwa kebijakan ini lebih menguntungkan karena biaya produksi negara lain lebih rendah. “Waktu itu banyak pakar-pakar yang pinter-pinter, sampai sekarang masih menganggap dirinya pinter, mengatakan untuk apa kita membela petani Indonesia? Kalau petani Indonesia tidak efisien,” papar Prabowo, mengutip argumen salah satu penasehat Aburizal Bakrie.

“Kalau petani Vietnam lebih efisien, lebih baik kita beli beras dari Vietnam,” tambah Prabowo, menjelaskan argumen yang sering digunakan untuk mendukung New Policy impor.

Prabowo menilai pandangan ini keliru karena mengabaikan keberadaan petani lokal sebagai bagian dari sistem ekonomi nasional. Dalam New Policy, ia menekankan bahwa keberlanjutan pertanian adalah kunci keberhasilan pembangunan jangka panjang. “Kita tidak boleh melupakan bahwa pangan nasional adalah prioritas utama,” lanjutnya, menggambarkan upayanya untuk memperkuat kebijakan pro-rakyat.

Harapan untuk Reformasi Kebijakan

Prabowo menyampaikan rasa prihatin terhadap New Policy yang dianggap mengancam kemandirian pangan. Dalam konteks politik, ia menegaskan bahwa kebijakan impor beras bukan hanya mengurangi daya tahan produksi lokal tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem yang dianggap memihak kelompok kuat. “New Policy ini menunjukkan ketidakpahaman pemerintah terhadap arti bernegara,” ujarnya, menyoroti pentingnya kebijakan yang inklusif.

Menurut Prabowo, reformasi kebijakan ekonomi harus mengutamakan kebutuhan petani dan masyarakat pedesaan. Ia menilai bahwa New Policy impor beras adalah bagian dari kebijakan yang memperparah ketimpangan ekonomi. “Kita perlu bangun sistem ekonomi yang menguntungkan rakyat, bukan hanya kelompok kapitalis,” tegasnya, memperkuat argumen untuk kebijakan pro-kebajikan.

Pelajaran dari Masa Lalu

Dalam refleksinya, Prabowo menyebutkan bahwa New Policy impor beras menjadi pelajaran berharga bagi masa kini. Ia menekankan perlunya kebijakan yang tidak hanya fokus pada efisiensi tetapi juga memperhatikan dampak sosial terhadap kehidupan rakyat. “New Policy ini menunjukkan bahwa pemerintah harus lebih peduli pada sektor pertanian,” imbuhnya, menyoroti kebutuhan perlindungan bagi produsen pangan lokal.

Prabowo berharap kebijakan masa depan tidak mengulangi kesalahan yang terjadi pada masa Aburizal Bakrie. Ia menekankan bahwa keberlanjutan pangan dan kesejahteraan petani adalah prioritas yang tidak boleh terabaikan. “Kita harus bangun negara yang mandiri, bukan hanya dari segi ekonomi, tetapi juga dari segi pangan,” pungkasnya, menegaskan visinya untuk New Policy yang lebih inklusif.