Latest Program: Tak Hanya Makanan-Minuman, Ini Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal Mulai 18 Oktober 2026

BPJPH Minta Pelaku Usaha Siapkan Sertifikasi Halal Sebelum 18 Oktober 2026

Latest Program - Dari Jakarta, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) kembali menegaskan pentingnya pelaku usaha segera mengajukan sertifikasi halal untuk produk mereka. Penegakan aturan Wajib Halal yang akan mulai berlaku pada 18 Oktober 2026 memerlukan persiapan yang matang, agar tidak ada kekacauan dalam proses pengajuan. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya mengamankan standar halal di seluruh sektor usaha, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 yang mengatur penyelenggaraan bidang jaminan produk halal.

Wajib Halal 2026 Mewajibkan Berbagai Kategori Produk

Dalam Sosialisasi Nasional Wajib Halal Oktober 2026 yang digelar serentak di 1.183 titik lokasi pada 4 Juni 2026, Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menegaskan bahwa sertifikasi halal bukan hanya bentuk kepatuhan administratif, melainkan wujud kehadiran negara dalam melindungi masyarakat. Hal ini mencakup perlindungan terhadap kesehatan, keamanan, serta kenyamanan konsumen dalam mengakses produk di pasar Indonesia. Selain itu, kewajiban ini juga bertujuan memperkuat nilai ekonomi bagi pelaku usaha, khususnya dalam pengembangan produk dan strategi bisnis.

Wajib Halal 2026 memperluas cakupan produk yang harus memiliki sertifikasi halal. Tidak hanya makanan dan minuman, sejumlah kategori lain juga diwajibkan, seperti hasil sembelihan, jasa penyembelihan, kosmetik, produk kimiawi, serta bahan rekayasa genetik. Selain itu, produk farmasi seperti obat bahan alam, obat kuasi, dan suplemen kesehatan juga termasuk dalam daftar wajib bersertifikat. Produk-produk ini akan ditinjau lebih lanjut, termasuk bahan baku dan bahan tambahan pangan, yang menjadi bagian dari proses produksi makanan dan minuman.

Hasil sembelihan dan jasa penyembelihan, misalnya, mencakup daging, ikan, serta produk olahan yang diproses melalui metode penyembelihan tertentu. Sementara kosmetik dan produk kimiawi, seperti bahan pengawet atau bahan baku deterjen, juga diwajibkan karena bisa memengaruhi kesehatan pengguna. BPJPH mengatakan bahwa pengajuan sertifikasi untuk kategori-kategori ini akan memberikan kepastian bagi konsumen dan meningkatkan daya saing produk di tingkat internasional.

Halal Bukan Sekadar Kebutuhan Agama, Tapi Standar Global

"Kewajiban sertifikasi halal bukan sekadar tugas administratif, tetapi juga bagian dari komitmen untuk melindungi masyarakat sebagai konsumen," tegas Ahmad Haikal Hasan.

Menurutnya, kewajiban ini memberikan manfaat signifikan, baik secara ekonomi maupun sosial. Sertifikasi halal memungkinkan pelaku usaha memperluas pasar, terutama di tengah persaingan yang semakin ketat di dunia perdagangan modern. Selain itu, produk yang memiliki sertifikasi halal dapat menjadi indikator kepercayaan konsumen, sekaligus membantu membangun citra merek yang lebih kuat.

Babe Haikal Hasan juga menyoroti pentingnya penahapan kewajiban sertifikasi halal sejak Oktober 2024. Langkah ini menjadi dasar bagi pengembangan regulasi yang lebih ketat, sehingga memastikan keberlanjutan kebijakan halal di masa depan. Ia menekankan bahwa pelaku usaha perlu mempercepat proses pengajuan sertifikasi, karena waktu yang tersisa semakin terbatas.

"Halal hari ini bukan hanya kebutuhan umat Islam semata, tetapi menjadi standar kualitas, keamanan, transparansi, dan kepercayaan yang diakui secara global," lanjutnya.

Dalam penjelasannya, Haikal menyatakan bahwa sertifikasi halal saat ini telah berkembang menjadi elemen penting dalam sistem pasar. Selain memenuhi kebutuhan agama, produk yang diakui halal juga mendukung keberlanjutan ekonomi nasional, terutama di tengah tren konsumen yang semakin memperhatikan aspek halal dalam pemilihan produk.

Implementasi Wajib Halal 2026: Persiapan yang Harus Segera Dilakukan

BPJPH memberikan peringatan bahwa pelanggaran aturan ini akan mengakibatkan sanksi administratif, mulai dari peringatan tertulis hingga penarikan produk dari peredaran. Penegakan sanksi ini bertujuan mendorong kepatuhan terhadap regulasi, sekaligus memastikan kualitas produk yang dijual di pasar Indonesia.

Babe Haikal Hasan menambahkan bahwa kebijakan Wajib Halal Oktober 2026 merupakan bagian dari upaya memperkuat ekosistem produk halal nasional. Ia mengatakan, dengan implementasi ini, produk halal akan menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari masyarakat, baik di sektor ritel maupun industri. "Jadi, bangun, bapak-ibu sekalian. Buka mata, kita bisa tumbuh lagi, hebat lagi dengan halal. Hadirin sekalian, mengapa gerakan sosialisasi 2026 ini menjadi begitu krusial?" tegasnya.

Dalam wawancara lebih lanjut, Haikal menjelaskan bahwa waktu yang tepat untuk mempersiapkan sertifikasi halal adalah sebelum 18 Oktober 2026. "Kalau bukan sekarang, kapan lagi?" ujarnya. Ia menekankan bahwa sertifikasi ini tidak hanya mendorong pertumbuhan usaha, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap produk yang dipasarkan.

BPJPH juga berharap bahwa kebijakan ini akan mendorong penggunaan teknologi dan sistem traceability dalam proses produksi. Dengan demikian, konsumen dapat memastikan bahwa produk yang mereka gunakan memiliki keaslian dan keamanan yang terjamin. Selain itu, sertifikasi halal juga menjadi alat untuk mempercepat ekspor produk Indonesia ke pasar internasional, karena semakin banyak negara mengakui standar halal sebagai indikator kualitas.

Ekosistem Produk Halal yang Lebih Kuat

Implementasi Wajib Halal Oktober 2026, menurut Haikal, akan menciptakan ekosistem yang lebih terstruktur dan terpercaya. Ia menjelaskan bahwa kebijakan ini tidak hanya fokus pada sertifikasi, tetapi juga memberikan panduan terhadap proses produksi dan pengawasan. Dengan demikian, BPJPH berharap masyarakat dapat memilih produk halal dengan lebih mudah, karena informasi dan kejelasan akan lebih terjamin.

Selain itu, BPJPH berencana menggandeng berbagai pihak, termasuk lembaga swadiri, akademisi, dan pengusaha, untuk memastikan keberhasilan implementasi kebijakan ini. Kerja sama yang solid diharapkan bisa membantu mengurangi hambatan dalam proses sertifikasi dan meningkatkan partisipasi pelaku usaha. "Seluruh pihak harus terlibat aktif, karena ini adalah langkah penting menuju masyarakat yang lebih maju dan konsisten dalam menjaga standar halal," jelasnya.

Haikal juga menyoroti peran sertifikasi halal dalam memperkuat daya sa