Latest Program: Ade Darmawan Minta Prabowo Beri Atensi Kasus Ijazah: Jokowi Telah Didiskriminasi

Ade Darmawan Minta Prabowo Beri Atensi Kasus Ijazah: Jokowi Telah Didiskriminasi

Latest Program - Kasus dugaan fitnah terkait dokumen pendidikan Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), kembali menjadi sorotan. Sekretaris Jenderal Peradi Bersatu, Ade Darmawan, mengungkapkan bahwa ia berharap Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memberikan perhatian khusus terhadap proses hukum yang saat ini mengelilingi peristiwa tersebut. Ade menyebutkan, Jokowi telah mengalami perlakuan diskriminatif, sehingga perlu adanya kejelasan dalam penegakan hukum.

Kasus Penangguhan Penahanan dan Kecemburuan

Kasus ini menjerat dua tersangka, Roy Suryo dan Dokter Tifauzia Tyassuma, yang dituduh melakukan fitnah terkait ijazah Jokowi. Ade mengakui bahwa keputusan penangguhan penahanan yang diambil terhadap keduanya adalah hal yang wajar, tetapi ia merasa ada kekecewaan yang tak bisa dihindari. "Kalau dikatakan kecewa, ya tentu ada perasaan itu, tapi kita harus menerima kewenangan yang dipegang oleh lembaga penegak hukum," ujarnya dalam program Interupsi yang tayang di iNews, Kamis (25/6/2026).

"Kalau dikatakan kecewa ya ada kekecewaan, tetapi kembali kepada kewenangan. Artinya, kami harus menerima itu," kata Ade.

Ade menjelaskan bahwa kekecewaannya muncul setelah mempelajari alur proses hukum yang mengarah pada penangguhan penahanan para tersangka. Ia menegaskan bahwa meskipun keputusan itu dinilai adil, tetapi masih ada aspek yang memicu kritik, terutama karena dugaan bias dalam penegakan hukum terhadap Jokowi. Menurutnya, kasus ini menjadi contoh bagaimana penegak hukum bisa memperlihatkan kecenderungan dalam pengambilan keputusan.

Pernyataan Gratitude dan Harapan

Dalam kesempatan tersebut, Ade juga menyebutkan bahwa pernyataan terima kasih Dokter Tifa kepada Prabowo menunjukkan pengaruh besar yang diberikan oleh presiden terpilih tersebut pada proses hukum. "Saya menoleh, coba lihat live-nya. Di situ pas mau terakhir, Mba Tifa ngomong 'Terima kasih kepada Bapak Prabowo'," katanya.

"Saya minta ini menjadi perhatian khusus di dalam peradilan. Kami meminta atensi penuh kepada setiap penegak hukum dan juga pelaksana peradilan untuk memilih hakim terbaik yang tidak bisa diintervensi," tutur Ade.

Ade menekankan bahwa ia tidak ingin mengkritik langsung Prabowo atau Dasco, tetapi ingin menyoroti keterlibatan mereka dalam kasus ini. Ia menyatakan bahwa harapan yang diungkapkan dalam pernyataan sebelumnya adalah untuk menunjukkan adanya keinginan pemerintah memperhatikan dampak dari tindakan yang dianggap diskriminatif terhadap Jokowi. "Saya mengungkapkan kekecewaan itu berharap pemerintah melihat apa yang terjadi, diskriminasi terhadap Pak Jokowi," ujarnya.

Proses Hukum yang Tidak Bisa Diintervensi

Kemudian, Ade mengatakan bahwa fokus utamanya adalah memastikan proses peradilan berjalan secara independen. Ia menyoroti bahwa kasus ijazah Jokowi tidak hanya penting bagi keadilan, tetapi juga menjadi simbol dari konsistensi sistem hukum dalam menghadapi semua pihak. "Saya tetap berharap kepada Bapak Presiden Prabowo, kepada Bang Dasco, hari ini Presiden ke-7 RI Joko Widodo telah didiskriminasi," ujarnya.

Ade menjelaskan bahwa ada beberapa proses hukum lain yang masih berlangsung, termasuk sidang praperadilan Roy Suryo. Menurutnya, kasus tersebut memerlukan transparansi dan objektivitas, karena masih ada kemungkinan konflik kepentingan yang bisa memengaruhi hasil. "Kami meminta atensi penuh kepada setiap penegak hukum dan juga pelaksana peradilan untuk memilih hakim terbaik yang tidak bisa diintervensi," ujarnya.

Peran Peradi Bersatu dalam Pemantauan Hukum

Peradi Bersatu, organisasi pengacara yang memperjuangkan keadilan, juga menilai bahwa keputusan penegakan hukum terhadap Jokowi perlu dilihat dari perspektif keseluruhan. Ade menyebutkan bahwa sejumlah proses hukum yang belum selesai bisa menjadi bahan evaluasi terhadap independensi lembaga peradilan. "Kasus ini menjadi pertanda bahwa ada sejumlah proses hukum yang akan berjalan, dan kita harus pastikan itu tidak dipengaruhi oleh faktor lain," jelasnya.

Dalam konteks ini, Ade mengingatkan bahwa keterlibatan Prabowo dan Dasco dalam kasus ijazah Jokowi perlu dikaji lebih lanjut. Ia menilai bahwa momentum ini bisa menjadi kesempatan untuk menegaskan bahwa setiap pihak, termasuk tokoh politik, harus diperlakukan secara adil sesuai dengan prosedur hukum. "Kami berharap agar proses peradilan bisa mencerminkan prinsip keadilan yang sama untuk semua individu, tanpa terkecuali," tutur Ade.

Konteks Politik dan Proses Hukum

Kasus ijazah Jokowi muncul sebagai bagian dari debat politik yang semakin memanas. Ade menyebut bahwa ada kecenderungan terhadap Jokowi dalam berbagai persidangan, sehingga perlu adanya penegakan hukum yang lebih transparan. "Dengan adanya keputusan ini, kita bisa melihat apakah sistem hukum mampu menjaga objektivitasnya," ujarnya.

Ia juga menyoroti bahwa dokumen ijazah menjadi isu yang mengundang perhatian publik, terutama karena berdampak pada reputasi presiden yang sedang berada di tengah masa jabatan. Ade menegaskan bahwa ia tidak menolak keputusan penangguhan penahanan, tetapi ingin agar semua pihak mengetahui bahwa proses hukum yang berjalan tetap harus menjunjung prinsip keadilan. "Kita harus memastikan bahwa setiap penegak hukum memperhatikan aspek-aspek yang berkaitan dengan prinsip keadilan," tambahnya.

Dengan mengungkapkan harapan tersebut, Ade Darmawan ingin menunjukkan bahwa kasus ijazah Jokowi bukan hanya soal dokumen, tetapi juga soal keseimbangan dalam sistem hukum. Ia berharap bahwa lembaga penegak hukum bisa menjaga konsistensi dalam menegakkan hukum, termasuk dalam kasus yang melibatkan tokoh politik. "Kasus ini adalah bagian dari perjalanan hukum yang memerlukan pengawasan penuh, agar tidak ada kecurangan," tuturnya.

Dalam kesimpulan, Ade menegaskan bahwa ia ingin kasus ijazah Jokowi menjadi bahan pembelajaran untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Ia yakin bahwa dengan perhatian yang diberikan oleh para pemimpin, kasus ini bisa menjadi momentum untuk menciptakan keadilan yang lebih seimbang. "Kami akan terus mendukung proses hukum yang independen, dan menantikan tindakan tegas jika ada indikasi diskriminasi," ujarnya.