Key Strategy: Bahlil Buka Opsi Revisi Harga Batu Bara PLN di Tengah Kendala Pasokan

Bahlil Buka Opsi Revisi Harga Batu Bara PLN di Tengah Kendala Pasokan

Key Strategy - Jakarta, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, memberikan tanggapan terhadap keluhan pengusaha terkait harga batu bara yang digunakan PT PLN (Persero). Ia menyoroti masalah pasokan batu bara dan tekanan biaya produksi yang terus meningkat, yang berpotensi memengaruhi kinerja bisnis perusahaan listrik tersebut. Saat ini, harga jual batu bara untuk kebutuhan pembangkit listrik dalam negeri masih berdasarkan Domestic Market Obligation (DMO) sebesar 70 dolar AS per ton.

Masalah kenaikan biaya produksi di lapangan menjadi sorotan utama, terutama karena tingginya rasio pengupasan tanah atau stripping ratio (SR). Menurut Bahlil, SR saat ini mencapai rentang 8 hingga 12 persen, yang menunjukkan peningkatan ongkos operasional produksi. Ia menegaskan bahwa situasi ini memaksa pihaknya untuk mengevaluasi ulang harga jual batu bara, agar bisa seimbang dengan beban biaya yang semakin berat. "Kita harus bijak dalam menetapkan harga agar para pengusaha tidak rugi," ujarnya.

“Untuk coal jenis medium, SR-nya sudah mencapai 8-12 persen, cost produksinya udah tinggi. Jadi kita juga harus menimbang agar teman-teman pengusaha tidak dibeli dengan harga yang sangat murah. Kalau beli harganya rugi, enggak mungkin juga. Karena pengusaha juga harus jaga agar mereka tidak rugi,” kata Bahlil di Kompleks Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (18/6/2026).

Pengusaha menyoroti bahwa ketentuan harga batu bara acuan (HBA) yang berlaku sejak 2019 belum pernah disesuaikan, meski biaya produksi terus meningkat. Bahlil mengakui bahwa keluhan ini memang menjadi pertimbangan penting dalam kebijakan energi nasional. "Betul, itu salah satu faktor yang kita evaluasi," tambahnya.

Kajian Kebijakan untuk Keseimbangan Industri

Bahlil menjelaskan bahwa pemerintah sedang melakukan analisis mendalam terhadap skema harga DMO. Tujuannya adalah memastikan kebijakan tersebut tetap adil, sekaligus melindungi keberlanjutan bisnis PLN dan sektor pertambangan. "Lagi kita menghitung plus-minus agar PLN-nya tidak dirugikan dan pengusaha juga tidak dirugikan," ujar dia.

Kebijakan ini diharapkan bisa menjawab tantangan dualitas, yakni menjaga stabilitas pasokan listrik sementara menangani kenaikan biaya produksi. Bahlil menekankan bahwa revisi harga jual batu bara tidak hanya untuk kepentingan PLN, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan energi nasional dan daya tahan industri pertambangan. "Kita juga mempertimbangkan dampaknya terhadap sektor industri yang bergantung pada batu bara berkualitas tinggi," terangnya.

Salah satu hambatan yang dihadapi PLN adalah minimnya pasokan batu bara dengan kalori menengah sebesar 5.200 kcal/kg GAR. Kementerian ESDM mencatat bahwa dari total cadangan batu bara nasional sekitar 31 miliar ton, hanya sekitar 5 persen yang memiliki nilai kalori di atas 6.000 kcal/GAR. Faktor ini menyebabkan risiko ketidakseimbangan antara kebutuhan pembangkit listrik dan ketersediaan batu bara dengan kalor yang memadai.

Kualitas Batu Bara Domestik dan Solusi yang Dicari

Bahlil mengakui bahwa penurunan kualitas batu bara domestik menjadi isu yang tak terlepas dari penyesuaian harga jual. "Itu ada kendala memang sedikit terhadap batu bara yang medium kalori, 5.200. Kita kan tahu bahwa sekarang kalori batu bara kita semakin hari semakin rendah. Nah, ini yang kita lagi cari solusinya," ujarnya.

Masalah kualitas batu bara berkaitan erat dengan daya guna dalam produksi listrik. Batu bara dengan kalor rendah memerlukan volume yang lebih besar untuk menghasilkan energi yang sama, sehingga meningkatkan biaya operasional PLN. Bahlil menyatakan bahwa pemerintah sedang memikirkan cara untuk mengatasi hal ini, seperti mengeksplorasi cadangan batu bara dengan kualitas lebih baik atau mendorong penggunaan teknologi yang bisa meningkatkan efisiensi produksi.

Sementara itu, Bahlil menekankan bahwa tidak semua jenis batu bara mengalami penurunan kualitas. "Secara umum, batu bara jenis lainnya tidak ada masalah, tapi yang medium kalori ini memang sedang dihadapi," jelasnya. Ia mengungkapkan bahwa kualitas batu bara nasional terus menurun, yang berdampak pada kemampuan industri listrik dan pertambangan untuk bertahan di tengah persaingan global.

Dalam konteks ini, Bahlil menyebut bahwa revisi harga jual batu bara menjadi solusi yang perlu dipertimbangkan. "Kita harus pastikan bahwa harga tersebut mampu mencerminkan biaya produksi yang sesungguhnya, agar bisnis bisa berjalan seimbang," katanya. Ia menambahkan bahwa pihaknya sedang menimbang antara kebutuhan PLN untuk menghindari kerugian dan keberlanjutan industri pertambangan.

Di sisi industri, penambang terus menghadapi tantangan dalam memproduksi batu bara berkualitas tinggi. Meski sebagian besar pasokan terdiri dari batu bara medium, kebutuhan pasar listrik yang meningkat memaksa mereka untuk mengoptimalkan produksi. Bahlil menyoroti bahwa kenaikan biaya produksi perlu diimbangi dengan penyesuaian harga jual, agar para pengusaha tidak terjebak dalam keuntungan yang tidak berkelanjutan.

Menurut Bahlil, kebijakan revisi harga jual batu bara bukan hanya soal angka, tetapi juga soal strategi untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan energi nasional dan daya tahan industri. "Kita ingin menjaga agar PLN tidak terbebani sementara pengusaha tetap bisa berkembang," ujarnya. Ia menegaskan bahwa pemerintah akan melibatkan berbagai pihak, termasuk pengusaha, dalam proses pengambilan keputusan.

Saat ini, pemerintah masih memantau kinerja skema harga DMO dan mengevaluasi dampaknya terhadap industri. Bahlil menyatakan bahwa revisi harga jual batu bara akan menjadi salah satu langkah penting untuk mencegah ketidakseimbangan yang berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi sektor energi. "Kita perlu mencari solusi yang berkelanjutan, agar semua pihak bisa terus bergerak dengan baik," pungkasnya.

Terlepas dari tantangan yang dihadapi, Bahlil optimis bahwa revisi harga batu bara bisa diwujudkan dalam waktu dekat. "Kita sedang bergerak, dan akan segera memberikan keputusan yang mempertimbangkan semua aspek," ujarnya. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas pasokan energi sambil tetap menjaga keberlanjutan bisnis pertambangan dalam negeri.