Key Discussion: Pramono Resmikan Halte Setiabudi Integritas di Rasuna Said, Kolaborasi dengan KPK

Pramono Resmikan Halte Setiabudi Integritas di Rasuna Said, Kolaborasi dengan KPK

Key Discussion - Jakarta, Selasa (21/6/2026) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menghadirkan halte Transjakarta bernama Setiabudi Integritas di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, dalam acara peresmian yang diadakan pada hari Minggu. Peristiwa ini menjadi tanda kerja sama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam pidatonya, Pramono menyatakan bahwa penggunaan nama tersebut adalah bentuk komitmen bersama dalam mendorong tata kelola keuangan yang jujur.

Kemitraan untuk Penegakan Integritas

Peresmian halte tersebut dilakukan sebagai bentuk kemitraan antara Pemprov DKI Jakarta dan KPK, dua lembaga yang berkomitmen dalam menjaga transparansi dan keadilan di sektor publik. Gubernur mengungkapkan, nama Setiabudi Integritas tidak hanya menjadi simbolisasi kepedulian terhadap korupsi, tetapi juga sebagai bentuk pengingat bagi masyarakat bahwa integritas harus diterapkan di semua bidang kehidupan.

"Tadi bersama dengan Bapak Ketua KPK (Ketua KPK Setyo Budiyanto), kita baru saja meresmikan Halte Setiabudi Integritas menjadi nama tempat ini, dan juga nanti ada halte kecil menjadi Halte Integritas 1. Inilah sebagai komitmen kerja sama antara Pemerintah DKI Jakarta dengan Komisi Pemberantasan Korupsi," kata Pramono.

Dalam wawancara tambahan, Setyo Budiyanto, Ketua KPK, menjelaskan bahwa penamaan halte ini memiliki makna strategis. Ia menegaskan bahwa tindakan ini mencerminkan upaya kolektif untuk mendorong budaya anti-korupsi yang hidup di tengah masyarakat. "Kita ingin menunjukkan bahwa integritas tidak hanya dianggap sebagai nilai dalam ruang rapat atau ruang kerja, tetapi juga dapat dimulai dari ruang publik seperti halte Transjakarta," imbuhnya.

"Tadi saya sampaikan bukan hanya sekadar naik turun di halte saja, tapi bisa berinteraksi, bisa melakukan sebuah komunikasi, dialek dan lain-lain, dan itu merupakan sebuah kontribusi yang sangat positif dan nyata untuk negara Republik Indonesia dalam rangka menjaga perilaku antikorupsi yang berintegritas," ujarnya.

Penggunaan nama "Setiabudi Integritas" dianggap sebagai inisiatif kreatif untuk memperkuat kesadaran masyarakat tentang pentingnya etika dan kejujuran dalam setiap tindakan sehari-hari. Halte tersebut terletak di salah satu jalur utama Transjakarta, yang sering dikunjungi oleh ribuan pengguna setiap hari. Dengan adanya penamaan ini, harapannya adalah untuk menciptakan lingkungan yang menyadarkan masyarakat bahwa kebersihannya tidak hanya tergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga tanggung jawab bersama.

Langkah Strategis dalam Membangun Budaya Anti-Korupsi

Setyo Budiyanto mengapresiasi inisiatif yang diambil oleh Pramono. Menurutnya, penamaan halte ini adalah contoh nyata dari kolaborasi yang berkelanjutan antara lembaga pemerintah dan lembaga pengawasan. "Mudah mudahan apa yang kita lakukan membawa berkah untuk kita semuanya, memberikan makna yang hebat untuk Indonesia, khususnya untuk DKI Jakarta," pungkasnya.

KPK dan Pemprov DKI Jakarta telah menjalin kerja sama sejak lama dalam upaya menekan tindakan korupsi. Dengan meresmikan halte ini, mereka menunjukkan bahwa pendidikan anti-korupsi tidak hanya terbatas pada lembaga-lembaga formal, tetapi juga dapat diterapkan di tempat-tempat yang sibuk dan dinamis, seperti jalur transportasi umum. Setiabudi Integritas diharapkan menjadi salah satu landmark yang menyimbolkan keberhasilan dalam mengintegrasikan nilai-nilai kejujuran ke dalam kehidupan sehari-hari.

Pengunjung halte Transjakarta, baik warga Jakarta maupun pengguna dari luar kota, akan melihat penamaan yang berbeda ini sebagai pengingat akan pentingnya kebersihan dalam sistem pemerintahan. Setyo menambahkan bahwa keberadaan halte ini tidak hanya meningkatkan kesadaran masyarakat, tetapi juga memperkuat citra KPK sebagai institusi yang peduli pada keadilan. "Kita ingin menunjukkan bahwa setiap individu bisa berkontribusi, meskipun dalam skala kecil, untuk menjaga integritas kolektif," jelasnya.

Integritas sebagai Bentuk Pendidikan Publik

Pemprov DKI Jakarta juga berharap bahwa peresmian halte ini akan menjadi sarana pendidikan antikorupsi yang lebih inklusif. Dengan menggabungkan keberadaan transportasi umum dan pesan anti-korupsi, pemerintah mengupayakan untuk menyebarkan nilai-nilai yang sama kepada seluruh lapisan masyarakat. Pramono mengatakan bahwa inisiatif ini tidak hanya untuk menegaskan komitmen pemerintah, tetapi juga untuk memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat langsung.

Acara peresmian tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat dan tokoh masyarakat. Mereka menyampaikan apresiasi terhadap langkah yang diambil oleh kedua belah pihak. Seorang warga Jakarta, Rina, menilai bahwa halte ini menjadi media yang menarik untuk memperkuat kesadaran anti-korupsi. "Setiap kali naik Transjakarta, saya merasa lebih termotivasi untuk menjaga integritas dalam kehidupan sehari-hari," katanya.

KPK sendiri telah melakukan berbagai inisiatif serupa dalam beberapa tahun terakhir. Sebelumnya, mereka meluncurkan kampanye antikorupsi melalui program seperti "Hari Anti-Korupsi Nasional" dan "Lembaga Pemantauan Pendidikan Anti-Korupsi." Namun, penamaan halte ini dianggap sebagai langkah baru yang lebih konkret dan terjangkau. Dengan memanfaatkan infrastruktur transportasi yang sudah ada, KPK dan Pemprov DKI Jakarta menunjukkan bahwa pencegahan korupsi bisa dilakukan di segala aspek kehidupan.

Kegiatan ini juga diharapkan menjadi percontohan untuk kota-kota lain di Indonesia. Dengan mengintegrasikan pendidikan antikorupsi ke dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat akan lebih mudah menerima pesan tersebut. Pramono menjelaskan bahwa nama halte ini dipilih karena memiliki makna yang kuat dalam konteks anti-korupsi. "Setiabudi" merujuk pada kebijakan pemerintah yang selalu berupaya membangun tata kelola yang baik, sementara "Integritas" menjadi pesan utama yang ingin disampaikan," katanya.

Sebagai bagian dari jaringan Transjakarta, halte Setiabudi Integritas diharapkan menjadi tempat pertemuan yang tidak hanya fungsional, tetapi juga bermakna. Ia menyatakan bahwa keberadaan halte ini akan mendorong interaksi antara masyarakat dan pihak-pihak yang bertanggung