Key Discussion: Dasco Respons Ancaman PHK: Pekan Depan akan Rapat untuk Memitigasi

Dasco Respons Ancaman PHK: Pekan Depan akan Rapat untuk Memitigasi

Key Discussion - JAKARTA — Pekan depan, Pemerintah akan menggelar pertemuan khusus guna mengatasi potensi kenaikan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang berpotensi mengganggu kestabilan pasar tenaga kerja. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, dalam sambutan yang ia berikan di acara Kongres III KPBI di kawasan Jakarta Pusat, Minggu (7/6/2026). Dasco menegaskan, rapat tersebut menjadi bagian dari upaya untuk mengantisipasi perubahan kondisi ekonomi yang saat ini menunjukkan tanda-tanda tekanan.

Peran Satgas Mitigasi PHK dalam Stabilisasi Ekonomi

Dalam wawancara dengan media, Dasco menjelaskan bahwa Satgas Mitigasi PHK telah bergerak cepat untuk mengumpulkan data dan analisis terkini terkait kemungkinan gelombang PHK. Ia mengungkapkan, rapat yang akan diadakan segera setelah kongres tersebut bertujuan untuk memetakan sektor-sektor yang rentan terhadap penurunan kebutuhan tenaga kerja. “Kami ingin memastikan semua pihak terlibat, termasuk para ketua serikat pekerja, dapat memberikan masukan yang relevan,” katanya.

Mungkin pekan depan ini sudah saya dengar akan ada rapat-rapat dalam hal memitigasi PHK-PHK yang ada.

Dasco menyebutkan bahwa PHK menjadi ancaman serius bagi sejumlah sektor usaha, terutama yang mengalami penurunan produksi akibat faktor eksternal seperti kenaikan harga bahan baku atau perubahan permintaan pasar. Dalam rapat tersebut, akan dibahas strategi untuk mengurangi dampak PHK, termasuk pemberdayaan pelaku usaha kecil dan menengah serta pengalihan tenaga kerja ke sektor yang lebih stabil. Ia juga menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah, serikat pekerja, dan pengusaha guna menciptakan solusi yang holistik.

Isu PHK dan Kebutuhan Kerja di Era Globalisasi

Menurut Dasco, situasi ekonomi saat ini memicu kekhawatiran akan kenaikan jumlah PHK di berbagai daerah. Ia menyoroti bahwa sektor jasa dan manufaktur menjadi daerah rawan, sementara sektor pertanian dan perkebunan masih menunjukkan pertumbuhan yang positif. “Masalah ini tidak hanya menyangkut jumlah pekerja yang terdampak, tetapi juga kesejahteraan mereka dan ketersediaan lapangan kerja baru,” ujarnya.

Rapat khusus yang dijadwalkan pekan depan akan melibatkan para ketua serikat pekerja sebagai mitra strategis dalam menyusun rencana mitigasi. Dasco menjelaskan, input dari perwakilan serikat pekerja sangat penting karena mereka memiliki wawasan langsung mengenai kebutuhan dan kondisi anggota mereka. “Dengan mendengarkan suara mereka, kita bisa merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran,” tambahnya.

Dalam sambutan yang ia sampaikan, Dasco juga menyebutkan bahwa pihaknya telah mengkoordinasikan dengan berbagai lembaga, termasuk Polri, untuk memastikan proses relokasi tenaga kerja berjalan lancar. Ia mengapresiasi kerja sama yang telah terjalin, khususnya dari Desk Ketenagakerjaan Polri yang aktif dalam membantu pemerintah mengalihkan tenaga kerja yang terdampak PHK ke daerah-daerah yang membutuhkan sumber daya manusia. “Ini adalah contoh kolaborasi yang efektif antara institusi pemerintah dan kelembagaan serikat pekerja,” kata Dasco.

Langkah-Langkah untuk Mengurangi Risiko PHK

Dasco mengungkapkan, beberapa langkah konkret telah dipersiapkan untuk menghadapi ancaman PHK. Antara lain, pemerintah akan meningkatkan bantuan sosial bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja, serta memberikan insentif fiskal kepada perusahaan yang masih berkomitmen untuk menjaga kestabilan pekerjaan. “Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi perusahaan dan perlindungan hak pekerja,” terangnya.

Dalam konteks perubahan iklim dan tekanan global, Dasco menyoroti bahwa PHK bisa menjadi indikator dari ketidakseimbangan ekonomi nasional. Ia berharap rapat tersebut dapat menjadi titik awal dari upaya yang lebih masif untuk melindungi pekerja, terutama yang bekerja di sektor-sektor rentan. “Selain itu, kita juga ingin memperkuat sistem informasi lapangan kerja agar pekerja bisa lebih cepat mendapatkan peluang baru,” tambahnya.

Komitmen Pemerintah untuk Kebijakan Ketenagakerjaan yang Inklusif

Kebijakan mitigasi PHK yang diusulkan Dasco akan mencakup peningkatan pelatihan keterampilan bagi pekerja yang terdampak. Ia menjelaskan, pelatihan tersebut bertujuan untuk mempersiapkan pekerja agar bisa beradaptasi dengan perubahan teknologi dan tren industri. “Pekerja yang mampu menyesuaikan diri dengan kondisi pasar akan memiliki peluang lebih besar untuk bertahan,” katanya.

Dasco juga menyinggung pentingnya kebijakan yang inklusif dalam menyusun rencana PHK. Ia mengatakan, pemerintah akan memastikan bahwa proses pemutusan hubungan kerja tidak hanya dilakukan secara teknis, tetapi juga dengan pertimbangan sosial dan ekonomi. “Kita tidak ingin PHK menjadi alat untuk mengurangi kesejahteraan pekerja, tetapi justru sebagai cara untuk memperkuat sistem ekonomi secara keseluruhan,” ujarnya.

Di sisi lain, Dasco memprediksi bahwa diskusi dalam rapat tersebut akan membuka ruang untuk mendorong pengusaha untuk merancang program pengembangan SDM yang lebih berkelanjutan. Ia mengingatkan bahwa PHK yang terencana bisa menjadi peluang bagi perusahaan untuk merekrut tenaga kerja yang lebih kompeten dan memperkuat struktur organisasi. “Kita perlu memastikan bahwa PHK tidak hanya menyebabkan kehilangan pekerjaan, tetapi juga memperbaiki kualitas tenaga kerja,” terangnya.

Menutup sambutannya, Dasco menekankan bahwa keberhasilan mitigasi PHK bergantung pada keterlibatan semua pihak. Ia berharap rapat yang diadakan pekan depan menjadi titik awal dari komitmen bersama untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi. “Dengan kerja sama yang solid, kita yakin bisa mengatasi tantangan ini secara efektif,” pungkasnya.

Dengan adanya Satgas Mitigasi PHK dan rapat khusus, pemerintah berupaya memastikan bahwa dampak PHK tidak berdampak signifikan terhadap masyarakat. Selain itu, langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dalam proses pemutusan hubungan kerja serta meminimalkan risiko pengangguran massal. Dalam era krisis ekonomi, Dasco yakin bahwa koordinasi dan kolaborasi akan menjadi kunci utama dalam memitigasi ancaman PHK.