Key Discussion: BGN Pastikan bakal Audit Pengadaan 21.000 Motor Listrik Era Dadan

BGN Pastikan Bakal Audit Pengadaan 21.000 Motor Listrik Era Dadan

Key Discussion - JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) telah memberikan pernyataan resmi mengenai rencana audit dan evaluasi pengadaan 21.000 unit motor listrik yang dilakukan pada tahun 2025, periode kepemimpinan mantan Kepala BGN Dadan Hindayana. Pernyataan ini diucapkan oleh Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, dalam Konferensi Pers di Kantor BGN, Jakarta, Kamis (18/6/2026). Dalam kesempatan tersebut, Arumsari menyampaikan bahwa BGN berkomitmen untuk memastikan penggunaan anggaran yang optimal dan menghindari pengeluaran tidak efisien di masa mendatang.

Sisi Kepala BGN

Kasus korupsi terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini menjadi sorotan, setelah Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Dadan Hindayana sebagai tersangka. Selain itu, BGN juga sedang menyisir belanja yang telah dilakukan pada tahun 2025 secara mendalam. Arumsari menjelaskan bahwa pihaknya akan mengaudit seluruh pengadaan motor listrik tersebut untuk memastikan transparansi dan efisiensi.

"Kemarin dibilang akan diaudit. Gini saja, secara umum. Saya menjawabnya selalu secara umum, tidak satu demi satu barang, ya. Jadi, secara umum, semua yang sudah dikeluarkan di tahun 2025 sudah kami sisir satu demi satu," ujar Arumsari.

Dalam upaya memperbaiki pengelolaan keuangan, BGN menegaskan komitmen untuk menghindari pola belanja yang dianggap tidak memberikan manfaat maksimal. Arumsari mengungkapkan bahwa evaluasi terhadap pengadaan 2025 adalah langkah penting dalam menegakkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Ia menambahkan, audit ini tidak hanya untuk meninjau kinerja belanja tahun ini, tetapi juga untuk mencegah pengulangan kesalahan di masa depan.

Evaluasi Tahun 2025

Menurut Arumsari, belanja yang telah dilakukan pada 2025 sedang dianalisis secara rinci. "Kalau di 2026 ini ada belanja BGN yang output-nya kurang lebih sama dengan yang di 2025, itu di 2026 tidak akan kami eksekusi," katanya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa BGN berencana menerapkan efisiensi anggaran dengan memastikan setiap pengeluaran memiliki dampak nyata.

Dalam mengelola aset motor listrik, BGN akan berusaha memaksimalkan penggunaannya. Arumsari menjelaskan bahwa pihaknya sedang bekerja sama dengan berbagai pihak terkait untuk meninjau penggunaan setiap unit. "Lalu, yang kemarin sudah 2025 bagaimana? Kami akan memanfaatkan secara maksimal, ya. Satu demi satu barangnya apa dan sebagainya, itu masih kami bahaslah dengan teman-teman yang lain, apalagi masih dalam proses di kejaksaan, kan," tambahnya.

Kebijakan audit ini juga mencakup pemeriksaan terhadap pengadaan barang yang telah dilakukan. BGN tidak ingin mengulangi kesalahan belanja yang terjadi pada era Dadan, terutama jika hasilnya tidak memenuhi harapan. Arumsari menyatakan bahwa evaluasi tersebut menjadi bagian dari upaya perbaikan tata kelola anggaran yang lebih baik. "Tetapi prinsipnya, kami tidak ingin mengulangi juga belanja yang kurang bermanfaat, bahkan tidak bermanfaat, di masa yang 2025. Itu salah satu bentuk efisiensi anggaran, dan secara angka-angka, itu juga mungkin teman-teman bisa memahami," tutur Arumsari.

Konteks Korupsi MBG

Kasus korupsi yang menimpa Dadan Hindayana tidak hanya memengaruhi reputasi pribadinya, tetapi juga menjadi sorotan bagi kebijakan BGN selama masa kepemimpinannya. Arumsari menjelaskan bahwa audit ini adalah bagian dari proses transparansi yang dilakukan sebagai respons terhadap kasus yang sedang ditangani Kejagung. "Saya rasa, ini adalah upaya untuk menunjukkan komitmen BGN dalam pemberantasan korupsi," katanya.

Adapun pengadaan 21.000 motor listrik pada 2025, BGN sedang mengupas tuntas setiap aspeknya. Arumsari menyebut bahwa meskipun sebagian masalah masih dalam proses hukum, pihaknya tetap berupaya memastikan penggunaan anggaran berjalan optimal. "Kami tidak ingin menyia-nyiakan dana yang sudah dikeluarkan, apalagi jika hasilnya tidak memenuhi target," ujarnya.

Langkah Peningkatan Efisiensi

Di sisi lain, Arumsari menekankan bahwa BGN akan melakukan evaluasi secara berkelanjutan. "Evaluasi terhadap pengadaan 2025 menjadi bagian dari upaya perbaikan tata kelola anggaran di BGN," katanya. Pernyataan ini menggambarkan bahwa BGN tidak hanya memperbaiki kesalahan masa lalu, tetapi juga merencanakan langkah-langkah untuk meningkatkan efisiensi di masa depan.

Arumsari menjelaskan bahwa audit akan mencakup seluruh proses pengadaan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaannya. "Kami ingin memastikan bahwa setiap pengeluaran memiliki dampak yang signifikan, baik bagi masyarakat maupun untuk keberlanjutan program," tambahnya. Hal ini menunjukkan bahwa BGN berusaha memperkuat pengawasan atas penggunaan dana publik.

Kebijakan efisiensi anggaran ini juga mencakup peninjauan ulang pada tahun 2026. Jika belanja yang sama dengan tahun 2025 dianggap tidak optimal, maka BGN akan menghentikan pelaksanaannya. Arumsari menjelaskan bahwa keputusan ini didasarkan pada analisis yang telah dilakukan terhadap hasil belanja 2025. "Jadi, kita tidak ingin mengulangi hal yang sama, apalagi jika hasilnya kurang memuaskan," pungkasnya.

Dengan adanya audit dan evaluasi, BGN berharap bisa meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran. Meskipun masih ada proses hukum yang berlangsung, pihaknya tetap berupaya mengoptimalkan penggunaan aset. "Kami juga berharap, masyarakat bisa memahami bahwa BGN sedang berusaha memperbaiki sistem dan kebijakan belanja," tutur Arumsari. Pernyataan ini menegaskan komitmen BGN untuk menjaga kepercayaan publik dan menjalankan tugasnya secara transparan.