Historic Moment: Hadapi Praperadilan Roy Suryo, Polda Metro Jaya Siapkan Jawaban untuk Sidang Besok

Hadapi Praperadilan Roy Suryo, Polda Metro Jaya Siapkan Jawaban untuk Sidang Besok

Historic Moment - JAKARTA – Polda Metro Jaya sedang menyusun persiapan untuk menghadapi gugatan praperadilan yang diajukan oleh Roy Suryo, terdakwa kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi). Gugatan tersebut akan dibacakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa (30/6/2026) mendatang, dengan agenda utama menghadirkan jawaban dari pihak termohon. Dalam persiapan ini, tim dari Bidang Kepolisian Umum (Bidkum) Polda Metro Jaya telah mengumpulkan berbagai bukti dan alasan yang akan dibawa ke sidang, termasuk prosedur administratif dan materi hukum terkait upaya paksa yang dijalankan penyidik.

"Saat ini Polda Metro Jaya pasti akan mempersiapkan jawaban sebagai termohon dalam gugatan tersebut. Artinya, nanti dari Bidkum Polda Metro Jaya sudah mengumpulkan semua, baik proses secara administrasi, materi proses yang diajukan dalam materi-materi praperadilan tentang upaya-upaya paksa," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, kepada wartawan, Senin (29/6/2026).

Kabid Humas menegaskan bahwa persiapan ini dilakukan secara cermat untuk memastikan semua aspek hukum terpenuhi. Ia juga menyampaikan bahwa pihaknya akan hadir di sidang besok untuk mempertahankan keabsahan tindakan penyidikan yang telah diambil. "Ini juga akan kita persiapkan, dan besok kan baru pelaksanaan kehadiran dari termohon ya," tambahnya.

Proses Hukum yang Dilakukan oleh Polda Metro Jaya

Menyusul gugatan praperadilan yang diajukan Roy Suryo, Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin, menegaskan bahwa instansinya siap mengikuti seluruh rangkaian persidangan. "Tersangka RS sedang mengajukan praperadilan untuk menguji keabsahan terkait dengan upaya hukum atau tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Hari ini sudah mulai masuk ke hari pertama persidangan," terang Iman.

"Kami ikuti sebagai aparat penegak hukum, tentunya kami harus taat terhadap hukum formil yang mengatur dalam setiap proses penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik," ujarnya.

Dalam menjelaskan latar belakang kasus, Iman menambahkan bahwa penanganan dugaan ijazah palsu Jokowi yang menjerat Roy Suryo telah dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. "Kami akan sampaikan bahwa seluruh rangkaian proses penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik kami tentunya sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) maupun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)," tambahnya.

Kasus ini sebelumnya memicu perdebatan antara pihak penyidik dan terdakwa. Roy Suryo mengajukan gugatan praperadilan untuk menguji keabsahan penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik. Gugatan tersebut bertujuan menilai apakah prosedur penggeledahan telah memenuhi syarat hukum, khususnya dalam konteks kepemimpinan Jokowi. Budi Hermanto menegaskan bahwa Polda Metro Jaya menjunjung tinggi hak hukum Roy Suryo untuk mengajukan langkah ini. "Kita sama-sama menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Itu merupakan hak dari seseorang tersangka untuk melakukan gugatan praperadilan," jelasnya.

Kompetensi praperadilan memiliki peran penting dalam proses peradilan pidana, karena memungkinkan terdakwa mengajukan objeksi terhadap bukti-bukti yang akan digunakan dalam persidangan utama. Polda Metro Jaya mengakui bahwa langkah hukum ini dilakukan demi memastikan transparansi dan keadilan dalam penyidikan. Selain itu, institusi tersebut juga ingin menunjukkan bahwa tindakan penyidikannya memiliki dasar yang kuat dan tidak melanggar aturan hukum.

Dalam konteks ini, penggeledahan menjadi pusat perhatian karena dianggap sebagai upaya paksa yang memerlukan persetujuan hukum. Budi Hermanto menjelaskan bahwa penyidik telah memastikan setiap langkah dalam penggeledahan memenuhi ketentuan hukum. "Penggeledahan tersebut telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam KUHAP, sehingga bisa menjadi dasar untuk memperkuat dakwaan," ucapnya.

Komite Penyidik (KP) yang terdiri dari tim dari Polda Metro Jaya, disebut Budi, telah melakukan persiapan matang untuk menjawab semua pertanyaan yang diajukan Roy Suryo. Termohon akan menunjukkan bahwa penggeledahan adalah bagian dari proses penyidikan yang sah dan sejalan dengan prinsip hukum formil. Selain itu, KP juga akan menyoroti keterlibatan Jokowi dalam kasus tersebut sebagai alasan keabsahan tindakan penyidikan.

Iman Imanuddin menambahkan bahwa gugatan praperadilan ini tidak menghentikan proses hukum yang berjalan. Ia menjelaskan bahwa penyidik tetap akan melanjutkan investigasi, sementara pihak terdakwa memiliki hak untuk menantang prosedur yang digunakan. "Gugatan ini adalah bagian dari proses hukum yang saling menguatkan, baik dari pihak penyidik maupun terdakwa," ujarnya.

Dalam upaya menjaga konsistensi prosedur, Polda Metro Jaya menegaskan bahwa penggeledahan dilakukan sesuai instruksi yang diberikan oleh penyidik. Hal ini mencakup pengambilan dokumen, pengambilan sampel, dan pemeriksaan saksi. "Setiap tahap penggeledahan telah dijalankan dengan prinsip yang jelas, sehingga tidak terdapat kelemahan dalam bukti-bukti yang diajukan," jelas Iman.

Kasus Roy Suryo mencerminkan kompleksitas proses hukum dalam menyelidiki dugaan korupsi yang melibatkan tokoh publik. Polda Metro Jaya berharap melalui praperadilan, keabsahan tindakan penyidikan dapat dipertahankan, sehingga kasus ini tetap berjalan dengan lancar menuju persidangan utama. "Kami berharap, melalui persidangan praperadilan, semua pertanyaan yang muncul dapat dijawab secara jelas dan memenuhi standar hukum," pungkas Budi Hermanto.

Proses praperadilan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat posisi hukum penyidik, sekaligus memberi ruang bagi terdakwa untuk menunjukkan ketidaksesuaian