Program Terbaru: Menteri PPPA andalkan RBI untuk atasi masalah kelurahan di Jaksel
Menteri PPPA Optimalkan RBI untuk Penanganan Isu Perempuan dan Anak di Jakarta Selatan
Jakarta – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) memperkuat upaya penyelesaian masalah perempuan dan anak melalui Ruang Bersama Indonesia (RBI) yang diimplementasikan di Kota Administrasi Jakarta Selatan. Dalam peresmian program ini di RPTRA Citra Betawi, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Rabu, Menteri PPPA Arifah Fauzi menegaskan bahwa fokus utamanya adalah memastikan adanya penyelesaian permasalahan di tingkat kelurahan, yang menurutnya akan berdampak luas hingga tingkat nasional.
“Kehadiran RBI dirancang agar masyarakat bisa merasakan manfaat secara langsung, seperti layanan responsif yang cepat dan efektif,” ujar Arifah Fauzi.
Menurut Arifah, RBI menjadi wadah kolaborasi antara berbagai instansi, lembaga, dan pihak terkait untuk memperkuat layanan di tingkat masyarakat dasar. Ia menekankan pentingnya pengintegrasian berbagai fasilitas, seperti mobil Sapa 129, perpustakaan keliling, serta dukungan usaha mikro kecil menengah (UMKM), sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk perempuan dan anak.
Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI Jakarta, Dwi Oktavia, menjelaskan bahwa pengembangan RBI dilakukan berdasarkan Nota Kesepakatan antara KemenPPPA dengan Pemprov DKI Jakarta pada tahun 2025, serta Keputusan Gubernur DKI Nomor 334 Tahun 2023. “Kami telah uji coba program ini di dua kelurahan, Marunda dan Rawa Buaya, sebelum meluncurkannya di Jagakarsa,” kata Dwi.
Asisten Pemerintahan Jakarta Selatan, Ahmad Basyarudin, menyampaikan bahwa wilayah tersebut memiliki 62 RPTRA yang akan dioperasikan sebagai pusat layanan RBI. Dengan populasi mencapai 2,3 juta penduduk di 65 kelurahan, ia menyoroti lima strategi konkret untuk memastikan program ini berjalan maksimal. Strategi tersebut mencakup penguatan peran lurah, pemanfaatan kader seperti PKK dan Posyandu, serta pengembangan monitoring berbasis wilayah.
Basyarudin menambahkan, pembentukan RBI di Jakarta Selatan bertujuan menciptakan gerakan kolaboratif yang melibatkan masyarakat. “Kami berharap ini bisa menjadi contoh bagi daerah lain dalam mendorong kualitas generasi menuju Indonesia Emas 2045,” tutur Ahmad.
