Pembahasan Penting: Piala Presiden 2026 bisa saja gunakan format baru

4a04792a 2229 4d51 b9bd af60c0c07aa6 0

Piala Presiden 2026 Berpotensi Menggunakan Format Berbeda

Jakarta – Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, menyatakan bahwa Piala Presiden 2026, yang masih dalam tahap penyusunan, mungkin akan mengadopsi format yang berbeda dari edisi sebelumnya. “Komitmen Pak Ara (Maruarar Sirait, Ketua Steering Committe Piala Presiden 2025) sudah ada, dan untuk edisi kedelapan ini kita sedang merancang ulang,” ujarnya kepada wartawan setelah acara penutupan Piala Presiden 2025 di Jakarta, Minggu lalu.

“Namun intinya, kita ingin semua gubernur dan bupati terlibat aktif memberikan kontribusi, agar olahraga sepak bola tetap berkembang. Semoga format ini juga bisa dipertimbangkan lagi,” tambahnya.

Sebelumnya, Piala Presiden 2025 diikuti oleh enam hingga 20 klub, yang terdiri dari tim Liga 1, Liga 2, dan klub luar negeri. Format turnamen ini melibatkan semua peserta memulai dari babak grup, lalu juara dan runner-up grup melangkah ke babak penyisihan, hingga final. Edisi tahun lalu, hanya enam tim yang turun, dengan Port FC dari Thailand menjadi juara setelah mengalahkan Oxford United di babak puncak.

“Belum pasti apakah Piala Presiden 2026 digelar di bulan Juli seperti tahun lalu, karena tahun ini ada Piala Dunia 2026,” ungkap Erick. “Kompleksitasnya memang tinggi, karena kejuaraan internasional tersebut akan mengambil perhatian.”

Dalam kesempatan itu, Erick juga menyoroti peran dua klub asing, Oxford dan Port, yang ikut serta pada 2025. Ia mengatakan kehadiran mereka meninggalkan kesan positif. “Mereka berminat kembali, tapi kita lihat dulu formula dan format yang sesuai,” lanjutnya.

Sementara itu, Maruarar Sirait memberikan apresiasi terhadap konsistensi PSSI dalam menggelar turnamen tersebut. “Kesuksesan Piala Presiden adalah hasil kerja kolektif dari berbagai elemen ekosistem sepak bola nasional,” tuturnya.

“Ingat, dalam sepak bola tidak ada superman, tapi super tim. Yaitu klub, manajer, pemain, media, sponsor, regulator, pemerintah daerah, serta TNI dan Polri yang mendukung keamanan. Semua ini membentuk ekosistem yang terkoordinasi,” kata Ara.