Eksplorasiindonesia.com – Pasokan cabai secara nasional pada Oktober 2026 diproyeksikan lebih besar daripada kebutuhan konsumsi masyarakat. Meski demikian, harga cabai rawit di tingkat konsumen masih tinggi dan rata-rata nasional mencapai Rp93.629 per kilogram.<\/p>\n
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kecukupan produksi nasional belum otomatis membuat harga seragam di seluruh daerah. Tantangan utama berada pada persebaran hasil panen, karena sebagian wilayah memiliki produksi berlebih sementara daerah lain masih menghadapi kekurangan pasokan.<\/p>\n
Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementerian Pertanian, Sudi Mardianto, menyampaikan produksi cabai rawit pada Oktober diperkirakan mencapai 133 ribu ton. Produksi cabai besar pada periode yang sama diproyeksikan sekitar 115 ribu ton.<\/p>\n
Volume itu masih berada di atas kebutuhan konsumsi cabai nasional yang diperkirakan sekitar 70 ribu ton. Namun, surplus pada tingkat agregat tidak selalu tersedia di lokasi yang membutuhkan komoditas tersebut dalam waktu bersamaan.<\/p>\n
\u201cSecara agregat masih mengalami surplus,\u201d kata Sudi.<\/p><\/blockquote>\n
Ia menekankan bahwa persoalan harga tidak hanya ditentukan oleh total panen. Daerah yang tidak menjadi sentra produksi dapat mengalami tekanan harga ketika pasokan dari wilayah penghasil belum tersalurkan secara lancar.<\/p>\n
Sentra Produksi Memegang Peran Penting<\/h3>\n
Produksi cabai nasional bertumpu pada 26 kabupaten penghasil cabai rawit dan cabai besar yang tersebar di Pulau Jawa, Sumatera, hingga Sulawesi. Kawasan-kawasan tersebut menyumbang sekitar 65 persen dari total produksi cabai Indonesia.<\/p>\n
Keberadaan sentra tersebut dinilai penting untuk memperkuat kerja sama antardaerah. Pengiriman dari wilayah berproduksi tinggi ke daerah defisit dapat membantu menjaga ketersediaan barang di pasar sekaligus mengurangi risiko lonjakan harga yang tajam.<\/p>\n
Sudi menyebut kabupaten yang menjadi lokasi Champion Cabai dapat menjadi bagian dari upaya pengendalian harga. Peran mereka tidak berhenti pada peningkatan produksi, tetapi juga mendukung pemenuhan kebutuhan wilayah lain ketika terjadi kekurangan pasokan.<\/p>\n
\u201cSalah satu solusi\u201d untuk mengendalikan harga cabai di provinsi yang mengalami kenaikan tinggi, ungkap Sudi.<\/p><\/blockquote>\n
Pada Oktober, Lombok Timur di Nusa Tenggara Barat menjadi salah satu daerah utama penghasil cabai rawit dengan perkiraan produksi 24,4 ribu ton. Malang, Jawa Timur, diproyeksikan menghasilkan 10,8 ribu ton, disusul Situbondo sebesar 7,6 ribu ton dan Aceh Tengah sebanyak 6 ribu ton.<\/p>\n
Untuk cabai besar, Kerinci di Jambi diperkirakan memproduksi 20,2 ribu ton. Aceh Tengah menyumbang sekitar 18,1 ribu ton, sementara Kulon Progo di DI Yogyakarta menghasilkan 4,8 ribu ton. Garut, Jawa Barat, diperkirakan mencapai 3,6 ribu ton dan Simalungun, Sumatera Utara, sekitar 3 ribu ton.<\/p>\n
Distribusi Jadi Kunci Stabilisasi Harga<\/h3>\n
Pemerintah menyiapkan skema distribusi untuk menyalurkan cabai dari daerah yang memiliki surplus ke wilayah yang pasokannya terbatas. Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional, Hermawan, menyatakan bantuan pengiriman dapat dimanfaatkan oleh daerah non-sentra yang mengalami kekurangan cabai.<\/p>\n
Aceh menjadi salah satu wilayah dengan produksi cabai tinggi pada periode ini. Ketersediaan dari daerah penghasil dapat dimanfaatkan untuk menopang kebutuhan provinsi lain, terutama ketika selisih harga mulai melebar.<\/p>\n
\u201cBapanas bisa membantu subsidi untuk membantu pengiriman,\u201d ujar Hermawan.<\/p><\/blockquote>\n
Salah satu langkah yang sedang dipersiapkan melalui Fasilitasi Distribusi Pangan atau FDP adalah pengiriman cabai rawit merah dari Probolinggo, Jawa Timur, menuju Sulawesi Utara dan Maluku Utara. Program tersebut dijalankan bersama Champion Cabai binaan Kementerian Pertanian.<\/p>\n
Skema distribusi menjadi penting karena cabai merupakan komoditas segar yang memerlukan penanganan cepat. Keterlambatan pengiriman dapat memengaruhi kondisi barang saat tiba di tujuan, sehingga kelancaran rantai pasok berpengaruh langsung terhadap ketersediaan di pasar.<\/p>\n
Pemerintah daerah juga diminta aktif menyampaikan perkembangan stok dan harga di wilayah masing-masing. Informasi yang cepat dapat membantu pemerintah menentukan respons ketika pasokan menyusut atau harga mulai meningkat di luar kisaran yang berlaku di daerah penghasil.<\/p>\n
Perbedaan Harga Antardaerah Masih Lebar<\/h3>\n
Pemantauan Badan Pangan Nasional per 14 Oktober 2026 mencatat rata-rata harga cabai rawit nasional di tingkat konsumen sebesar Rp93.629 per kilogram. Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan harga di sejumlah daerah produsen.<\/p>\n
Di Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur, harga cabai rawit relatif stabil pada kisaran Rp57.000 hingga Rp65.000 per kilogram. Perbedaan ini memperlihatkan bahwa kedekatan dengan sentra produksi dan arus distribusi memiliki dampak besar terhadap harga yang dibayar konsumen.<\/p>\n
Untuk cabai merah keriting, harga rata-rata nasional tercatat Rp79.913 per kilogram. Sebagian besar wilayah di Jawa, Bali, serta Nusa Tenggara mencatatkan harga sekitar Rp50.000 sampai Rp64.000 per kilogram.<\/p>\n
Bagi masyarakat, kondisi ini berarti harga cabai dapat berbeda cukup jauh antardaerah meski produksi nasional sedang surplus. Bagi pemerintah, situasi tersebut menjadi pengingat bahwa penguatan produksi perlu berjalan bersama perbaikan distribusi, koordinasi antardaerah, serta pemantauan pasar yang konsisten.<\/p>\n
Dengan pasokan dari sentra produksi yang dapat dialirkan lebih cepat ke wilayah defisit, surplus cabai di tingkat nasional diharapkan lebih terasa manfaatnya bagi konsumen dan pelaku usaha di berbagai daerah.<\/p>\n
\n Related Reading<\/h2>\n