Eksplorasiindonesia.com – Pengelolaan perusahaan milik negara masih menghadapi pekerjaan besar, terutama untuk mendorong lebih banyak entitas menghasilkan laba dan kontribusi bagi negara. CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), Rosan Roeslani, menyampaikan bahwa sebagian besar BUMN belum berada dalam kondisi keuangan yang kuat.<\/p>\n
Dari 1.074 perusahaan pelat merah yang menjadi perhatian, hanya 15 korporasi yang menyalurkan dividen. Pembayaran dividen tersebut disebut mencapai payout ratio 97 persen dari laba bersih. Sementara itu, 52 persen perusahaan BUMN masih mencatatkan kerugian.<\/p>\n
“Awal perusahaan 1.074, yang memberikan dividen 97 persen itu hanya dari 15 perusahaan. Nah, yang lainnya mungkin rugi. Sebagian besar itu 52 persen rugi,” kata Rosan saat ditemui di Istana Negara, Jakarta, Senin (5\/10\/2026).<\/p><\/blockquote>\n
Produktivitas dan Efisiensi Jadi Fokus<\/h3>\n
Kondisi ini mendorong pemerintah untuk meneruskan agenda streamlining atau konsolidasi BUMN hingga 2027. Program tersebut tidak semata-mata dimaksudkan untuk memangkas jumlah perusahaan, melainkan menata kembali pengelolaan bisnis, aset, dan arah investasi agar manfaat ekonominya lebih besar.<\/p>\n
Dalam konteks perusahaan negara, jumlah aset yang besar belum tentu langsung menghasilkan arus kas yang memadai. Aset dapat berbentuk infrastruktur, lahan, fasilitas operasional, kepemilikan usaha, hingga investasi di berbagai sektor. Tantangan utamanya adalah memastikan aset tersebut dikelola secara produktif dan mampu menopang pendapatan yang sejalan dengan nilainya.<\/p>\n
Rosan menekankan bahwa peningkatan efisiensi harus berjalan bersamaan dengan perbaikan produktivitas. Dengan langkah itu, BUMN diharapkan tidak hanya memiliki skala aset yang besar, tetapi juga mampu memperkuat kinerja operasional dan menghasilkan nilai yang lebih nyata.<\/p>\n
“Intinya supaya BUMN ini produktivitasnya lebih meningkat dan efisiensinya lebih meningkat. Aset-aset BUMN juga sangat banyak. In terms of aset kita besar, tapi in terms of cash flow-nya, pendapatannya mungkin berbanding asetnya masih sangat kecil,” tuturnya.<\/p><\/blockquote>\n
Aset Strategis Akan Dikaji Menyeluruh<\/h3>\n
Arahan Presiden Prabowo Subianto menempatkan optimalisasi aset BUMN sebagai salah satu agenda penting. Pengelolaan aset tersebut diharapkan disusun dengan perencanaan yang jelas, dapat diukur, dan dijalankan secara terstruktur. Pendekatan itu diperlukan agar setiap keputusan bisnis memiliki tujuan yang terarah serta dapat dievaluasi hasilnya.<\/p>\n
Peran Danantara sebagai sovereign wealth fund juga berkaitan dengan tuntutan untuk memperoleh keuntungan atau yield yang baik. Artinya, pengelolaan aset tidak berhenti pada pemeliharaan kepemilikan, tetapi perlu diarahkan untuk menciptakan hasil yang mendukung keberlanjutan keuangan perusahaan dan nilai ekonomi yang lebih tinggi.<\/p>\n
“Ini yang Bapak Presiden memberikan arahan, bagaimana sekarang kita mengoptimalkan aset-aset yang ada di BUMN ini dengan tentunya perencanaan yang baik, terukur, terstruktur, dan juga memberikan, karena kita sovereign wealth fund, memberikan juga keuntungan, yield yang baik,” ucap Rosan.<\/p><\/blockquote>\n
Evaluasi akan mencakup sejumlah bidang usaha strategis yang berada dalam lingkup BUMN. Sektor jalan tol, bandara, pelabuhan, minyak dan gas, serta berbagai aset lainnya akan dianalisis untuk menentukan pola optimalisasi yang paling sesuai. Proses tersebut penting karena setiap sektor memiliki karakter investasi, kebutuhan modal, serta pola pendapatan yang berbeda.<\/p>\n
“Kita akan analisa semua, apakah itu di jalan tol, di airport, oil and gas, bandara, pelabuhan, nanti kita analisa semua,” katanya.<\/p><\/blockquote>\n
Konsolidasi Bukan Sekadar Pengurangan Entitas<\/h3>\n
Streamlining dapat dipahami sebagai upaya menyederhanakan struktur usaha agar pengelolaan BUMN lebih fokus dan efisien. Dalam praktiknya, langkah ini dapat mencakup penataan portofolio, penguatan sinergi antarperusahaan, peninjauan kembali aset yang belum produktif, serta penyelarasan bisnis dengan prioritas ekonomi.<\/p>\n
Bagi publik, perbaikan kinerja BUMN memiliki arti yang luas. Perusahaan negara banyak beroperasi di sektor yang dekat dengan kebutuhan masyarakat, mulai dari transportasi dan energi hingga layanan infrastruktur. Karena itu, kesehatan keuangan dan efisiensi tata kelolanya turut memengaruhi kemampuan perusahaan untuk menjalankan kegiatan usaha secara berkelanjutan.<\/p>\n
Data mengenai hanya 15 perusahaan pembayar dividen di tengah 1.074 entitas memperlihatkan bahwa ruang pembenahan masih besar. Pemerintah dan Danantara akan menghadapi tantangan untuk mengubah aset bernilai besar menjadi sumber pendapatan yang lebih optimal, tanpa mengabaikan peran strategis BUMN dalam mendukung kegiatan ekonomi nasional.<\/p>\n
Agenda hingga 2027 tersebut akan menjadi periode penting untuk melihat seberapa jauh konsolidasi dan optimalisasi aset mampu memperbaiki kualitas kinerja perusahaan pelat merah. Keberhasilannya akan bergantung pada ketepatan analisis sektor, disiplin pelaksanaan rencana, serta kemampuan menghasilkan arus kas dan keuntungan yang lebih baik dari aset yang telah dimiliki.<\/p>\n
\n Related Reading<\/h2>\n