Eksplorasiindonesia.com – Perdebatan mengenai syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali mendapat sorotan setelah ahli digital forensik Rismon Sianipar mempertanyakan komposisi saksi ahli dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Ia menilai pihak yang dipimpin pakar hukum tata negara Denny Indrayana dan rekan-rekannya belum menghadirkan ahli pendidikan untuk membahas isu tersebut secara khusus.<\/p>\n
Rismon menyampaikan pandangannya kepada wartawan pada Kamis, 1 Oktober 2026. Fokus kritiknya berada pada kebutuhan analisis pendidikan lintas negara, terutama untuk menjelaskan jalur pendidikan yang ditempuh Gibran serta dokumen keterangan kesetaraan ijazah yang menjadi bagian dari argumentasi perkara.<\/p>\n
Dalam persidangan, pihak pemohon menghadirkan sejumlah ahli hukum. Rismon melihat bidang keahlian mereka saling beririsan sehingga penjelasan yang muncul tidak banyak memperluas pembahasan atas substansi pendidikan. Baginya, persoalan kurikulum, silabus, capaian pembelajaran, dan kesetaraan jenjang sekolah membutuhkan orang dengan latar belakang yang lebih spesifik.<\/p>\n
\u201cKenapa enggak dihadirkan ahli pendidikan lintas negara dan lintas sistem pendidikan yang berbeda, ini apakah tidak dihadirkannya ahli pendidikan lintas negara dan lintas sistem pendidikan itu menjadi kelemahan di pihak pemohon. Padahal banyak ahli paham pemetaan kurikulum, silabus maupun learning outcomes, itu ada banyak di universitas negeri kita, itu UNJ, universitas negeri lain juga,\u201d ujar Rismon.<\/p><\/blockquote>\n
Ia menilai perguruan tinggi negeri memiliki akademisi yang memahami perbandingan sistem pendidikan internasional. Kehadiran mereka, dalam pandangannya, dapat membantu menjelaskan apakah suatu jenjang pendidikan di luar negeri mempunyai padanan yang relevan dengan ketentuan pendidikan di Indonesia.<\/p>\n
Isu ini menjadi penting karena dokumen pendidikan tidak hanya dinilai dari bentuk fisiknya. Penilaian juga dapat menyentuh substansi proses belajar, jenjang yang ditempuh, materi pembelajaran, dan hasil pendidikan yang dicapai. Perspektif tersebut, kata Rismon, belum tergambar kuat dari keterangan ahli yang dominan berasal dari bidang hukum.<\/p>\n
Pertanyaan atas Dokumen Kesetaraan<\/h3>\n
Rismon juga menyinggung pendapat seorang ahli yang menyatakan surat keterangan kesetaraan ijazah Gibran tidak lazim. Ia menekankan bahwa kesan tidak lazim tidak otomatis membuktikan sebuah dokumen tidak sah atau memiliki cacat administratif.<\/p>\n
Untuk menguji suatu surat kesetaraan, ia memandang perlu ada uraian yang terukur. Uraian itu dapat mencakup alasan spesifik atas ketidaklaziman dokumen, metode telaah yang dipakai, serta perbandingan dengan sistem pendidikan tempat peserta didik menjalani studi.<\/p>\n
\u201cApa argumentasinya mengatakan tidak lazim, apa hanya karena formatnya, atau dia melakukan pengkajian berdasarkan pemetaan kurikulum, mulai dari O-Level Secondary Three– Secondary Three and Four, O-Level Secondary School Singapore, dan Foundation Studies, dan Diploma of Business Studies er di UTS Insearch, begitu loh,\u201d terangnya.<\/p><\/blockquote>\n
Rangkaian pendidikan yang disebut Rismon mencakup O-Level, Secondary Three and Four, O-Level Secondary School Singapore, Foundation Studies, serta Diploma of Business Studies di UTS Insearch. Baginya, pembahasan atas dokumen kesetaraan tidak cukup berhenti pada tampilan surat atau penilaian umum mengenai kelaziman formatnya.<\/p>\n
Ia menganggap pemetaan akademik diperlukan untuk melihat hubungan antarjenjang pendidikan tersebut. Dengan penjelasan pendidikan komparatif, majelis dan publik dapat memperoleh gambaran lebih lengkap mengenai struktur pendidikan yang berbeda antarnegara serta alasan suatu kualifikasi diposisikan setara atau tidak setara.<\/p>\n
Posita Gugatan dan Keterangan Ahli<\/h3>\n
Rismon menilai terdapat jarak antara pokok argumentasi dalam posita gugatan dan pernyataan yang muncul dari ahli. Dalam posita, pihak pemohon mempersoalkan surat keterangan Gibran dengan dugaan cacat administratif serta rekayasa berupa manipulasi. Namun, ia menilai ahli yang dihadirkan tidak memberikan penjelasan rinci hingga menyimpulkan surat itu benar-benar cacat.<\/p>\n
\u201cBahkan yang dihadirkan itu semacam overlapping, tumpang tindih, ahli-ahli hukum saja. Padahal, basis argumentasi dalam posita mereka menyatakan surat keterangan Gibran itu cacat administratif dan ada rekayasa berupa manipulasi,\u201d tuturnya.<\/p><\/blockquote>\n
Dalam perkara di Mahkamah Konstitusi, keterangan ahli berfungsi membantu menerangkan aspek teknis yang tidak selalu dapat dipahami hanya melalui argumentasi hukum. Karena itu, pemilihan ahli dapat memengaruhi seberapa jauh suatu dalil dapat dijelaskan secara metodologis di persidangan.<\/p>\n
Rismon berpandangan seorang pakar pendidikan akan lebih tepat untuk membedah perbedaan sistem pendidikan berbasis Cambridge atau sistem lain yang digunakan di luar Indonesia. Ahli dengan kompetensi tersebut dapat menjelaskan kurikulum, durasi studi, persyaratan kelulusan, serta capaian belajar tanpa menggantungkan seluruh pembahasan pada sudut pandang legal formal.<\/p>\n
Permintaan Penjelasan yang Lebih Terperinci<\/h3>\n
Ia kembali mempertanyakan dasar kesimpulan bahwa surat kesetaraan ijazah Gibran tidak lazim. Bagi Rismon, istilah itu perlu diterangkan secara lebih konkret agar tidak sekadar menjadi penilaian singkat tanpa landasan akademik yang jelas.<\/p>\n
\u201cBasis argumentasi ahlinya hanya sekilas dan hanya mengatakan tidak lazim, padahal posita mereka mengatakan cacat administratif. Kenapa tidak berani mengatakan surat keterangan Gibran cacat. Ini menandakan ketidakpercayaan diri mereka, para pemohon, dengan tidak menghadirkan seorang pakar pendidikan,\u201d katanya.<\/p><\/blockquote>\n
Pernyataan Rismon menempatkan isu pendidikan Gibran pada dua ranah sekaligus: validitas administrasi dokumen dan pemahaman terhadap sistem pendidikan internasional. Ia menilai keduanya perlu dipisahkan secara cermat, karena sebuah format yang dianggap tidak umum belum tentu menjadi bukti adanya ketidaksahan.<\/p>\n
Dengan demikian, perhatian Rismon bukan hanya tertuju pada hasil akhir persidangan, melainkan juga pada cara dalil pendidikan diuji. Ia memandang keterlibatan ahli pendidikan lintas negara dapat memberi penjelasan lebih menyeluruh terhadap dokumen, jenjang studi, dan kesetaraan pendidikan yang dipersoalkan dalam perkara PHPU Pilpres 2024.<\/p>\n
\n Related Reading<\/h2>\n