Eksplorasiindonesia.com – Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah negeri akan mengikuti prinsip keputusan bersama. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menyampaikan bahwa sebuah sekolah negeri tidak dapat memilih penerapan program secara terpisah bagi setiap siswa.<\/p>\n
Artinya, apabila sebuah sekolah memutuskan menerima MBG, seluruh peserta didik di sekolah tersebut akan menjadi penerima program. Sebaliknya, jika pilihan yang dihasilkan adalah menolak, keputusan itu juga berlaku bagi seluruh siswa dalam satuan pendidikan tersebut.<\/p>\n
Ketentuan ini disampaikan Sudaryono dalam rapat bersama Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17\/9\/2026). Aturan itu masih bersifat sementara dan menjadi pedoman awal bagi pelaksanaan MBG di lingkungan sekolah negeri.<\/p>\n
Sudaryono menjelaskan bahwa keputusan menerima atau tidak menerima program tidak boleh menghasilkan pembagian siswa ke dalam kelompok yang berbeda. Sekolah negeri tidak diperbolehkan menjalankan skema di mana sebagian anak memperoleh MBG, sementara anak lain di sekolah yang sama tidak ikut serta.<\/p>\n
\u201cUntuk sekolah negeri, sesuai dengan hasil rapat kami dengan Dikdasmen dan dengan Kementerian Menko Pangan, untuk sekolah negeri ini kalau menerima, menerima semua, tapi kalau misalnya tidak, tidak semua. Itu keputusan sementara adalah seperti itu,\u201d ujar Sudaryono.<\/p><\/blockquote>\n
Ketentuan tersebut menempatkan keputusan MBG sebagai kebijakan tingkat sekolah, bukan pilihan individual yang berlaku berbeda dari satu murid ke murid lainnya. Dengan pola ini, hasil keputusan harus jelas dan dapat diterapkan secara seragam bagi seluruh siswa yang berada di sekolah negeri terkait.<\/p>\n
Sudaryono kembali menegaskan prinsip keseragaman itu saat rapat berlangsung.<\/p>\n
\u201cKalau sekolah negeri itu harus iya, iya semua. Kalau tidak, tidak semua,\u201d kata Sudaryono.<\/p><\/blockquote>\n
Peran Wali Murid dalam Kesepakatan<\/h3>\n
Pertimbangan pelaksanaan MBG tidak berhenti pada lingkungan sekolah dan siswa. Wali murid juga dilibatkan dalam kesepakatan yang menentukan apakah program akan diterima atau ditolak. Dengan demikian, keputusan akhir perlu dibangun melalui pembahasan yang mencakup kepentingan orang tua serta kondisi di sekolah.<\/p>\n
Keterlibatan wali murid penting karena pelaksanaan program menyentuh kegiatan harian peserta didik di sekolah. Orang tua memiliki ruang dalam proses kesepakatan, sementara sekolah perlu memastikan hasil pembicaraan dapat dipahami serta dijalankan secara konsisten oleh seluruh pihak yang terkait.<\/p>\n
Skema ini juga membuat sekolah perlu menyampaikan pilihan yang tersedia secara terbuka kepada komunitasnya. Ketika keputusan sudah diambil, penerapannya tidak dapat dibedakan berdasarkan keinginan masing-masing siswa. Kesepakatan yang diterima harus berlaku menyeluruh di sekolah tersebut.<\/p>\n
Aturan Sementara untuk Pelaksanaan MBG<\/h3>\n
MBG merupakan singkatan dari Makan Bergizi Gratis. Dalam konteks sekolah negeri, aturan sementara yang disampaikan BGN memberikan batas yang tegas: penerimaan program dilakukan untuk semua siswa, atau penolakan diberlakukan untuk semua siswa. Tidak tersedia pilihan campuran dalam satu sekolah.<\/p>\n
Bagi sekolah, ketentuan ini berarti proses pengambilan keputusan perlu dilakukan dengan cermat. Pihak sekolah perlu memperhatikan hasil kesepakatan bersama, termasuk masukan dari wali murid, sebelum menetapkan sikap terhadap program. Keputusan yang muncul kemudian menjadi dasar yang sama bagi seluruh peserta didik.<\/p>\n
Ketentuan tersebut juga menjelaskan bahwa status sekolah negeri menjadi unsur penting dalam pengaturan ini. Sudaryono menyebut hasil rapat yang melibatkan Dikdasmen serta Kementerian Koordinator Pangan sebagai landasan bagi keputusan sementara tersebut.<\/p>\n
Dengan adanya acuan ini, sekolah negeri memiliki gambaran mengenai cara menentukan keikutsertaan dalam MBG. Fokusnya bukan pada pemilihan per individu, melainkan pada kesepakatan kolektif yang menghasilkan satu keputusan untuk seluruh siswa.<\/p>\n
Implikasi bagi Sekolah dan Keluarga<\/h3>\n
Bagi keluarga, kebijakan tersebut menunjukkan pentingnya mengikuti komunikasi yang disampaikan sekolah terkait program MBG. Karena keputusan bersifat menyeluruh, pembahasan antara sekolah dan wali murid menjadi bagian penting sebelum pelaksanaan ditetapkan.<\/p>\n
Bagi pihak sekolah, kebutuhan utama adalah memastikan proses kesepakatan berjalan jelas. Informasi mengenai pilihan menerima atau menolak program perlu disampaikan agar wali murid dan komunitas sekolah memahami bahwa hasil akhirnya akan diberlakukan secara sama bagi seluruh siswa.<\/p>\n
Sudaryono menekankan bahwa aturan ini belum merupakan ketentuan final. Namun, selama masih menjadi pedoman sementara, sekolah negeri yang memilih ikut MBG harus menerapkannya bagi semua siswa. Apabila memutuskan tidak ikut, penolakan tersebut juga tidak dapat diterapkan hanya kepada sebagian peserta didik.<\/p>\n
\n Related Reading<\/h2>\n