Eksplorasiindonesia.com – Seorang pasangan lansia di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, tiba-tiba kehilangan hak atas bantuan sosial yang selama bertahun-tahun menopang kebutuhan pokok mereka. Keduanya tidak pernah memiliki telepon genggam, apalagi pernah membuka akun judi daring. Namun sejak awal 2026, nama mereka dihapus dari daftar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) karena sistem pendataan mendeteksi aktivitas judi online pada identitas mereka. Padahal, pasangan itu tercatat pada desil pertama Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling rendah di Indonesia, dan sebelumnya menerima transfer Rp600.000 setiap tiga bulan. Kasus ini menjadi pemicu agar Mensos dalami penyalahgunaan KTP penerima bansos secara menyeluruh.<\/p>\n
Kementerian Sosial (Kemensos) kini melakukan investigasi mendalam terhadap pola pemanfaatan identitas kependudukan milik warga prasejahtera. Temuan awal menunjukkan bahwa KTP tidak hanya dipakai untuk membuat akun judi daring, tetapi juga untuk transaksi lain seperti pembelian kendaraan bermotor, perolehan aset bernilai, hingga langganan listrik atas nama orang lain. Proses pendalaman masih berlangsung dan belum menghasilkan kesimpulan final mengenai skala persoalan.<\/p>\n
Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menyampaikan perkembangan penyelidikan tersebut di Kantor Kemensos, Jakarta, pada Rabu (2\/9\/2026). Ia menegaskan bahwa setiap indikasi penyalahgunaan akan diverifikasi satu per satu sebelum keputusan akhir diambil.<\/p>\n
“Sekarang kita dalami itu, ada fenomena KTP-KTP menerima bansos dimanfaatkan dan digunakan orang lain untuk membuat akun. Untuk membeli motor atau untuk membeli aset-aset yang lain termasuk untuk langganan listrik. Jadi ini sedang kita pastikan semua.”<\/p><\/blockquote>\n
Gus Ipul juga mengungkapkan bahwa pelaku tidak selalu orang luar. Dalam sejumlah kasus, yang menggunakan data kependudukan justru anak atau anggota keluarga sendiri dari penerima bansos. Orang tua yang tidak melek digital tidak menyadari bahwa identitasnya menjadi alat transaksi pihak lain.<\/p>\n
“Ada misalnya keluarga yang tidak mampu, tertolak (bansos) karena KTP-nya dimanfaatkan oleh orang lain. Kedua ada juga fenomena yang main judol itu bukan orang tuanya, tapi anaknya atau keluarganya.”<\/p><\/blockquote>\n
Dampak bagi Keluarga Prasejahtera dan Langkah Perbaikan<\/h3>\n
Implikasi langsung dari penyalahgunaan identitas ini sangat berat. Ketika sistem verifikasi otomatis menandai sebuah KTP terhubung dengan aktivitas judi daring, pemilik identitas otomatis kehilangan akses bantuan tanpa pernah melakukan kesalahan apa pun. Bagi lansia yang tidak memahami mekanisme digital, situasi ini nyaris mustahil mereka tangani sendiri.<\/p>\n
Sebagai respons, Kemensos menerapkan pendekatan ganda: pendalaman investigatif terhadap setiap kasus terindikasi sekaligus perbaikan data agar kondisi riil penerima dapat terkonfirmasi secara akurat. Gus Ipul menegaskan bahwa apabila hasil verifikasi membuktikan seorang warga masih memenuhi seluruh kriteria kelayakan, bantuan akan tetap disalurkan tanpa hambatan.<\/p>\n
“Jadi kalau ada lansia, kemudian mungkin keluarga yang sangat tidak mampu, tapi tidak menerima bansos karena terindikasi judol. Itu mungkin dimanfaatkan oleh keluarganya atau oleh orang lain. Untuk yang seperti ini sedang kita perbaiki, sedang kita dalami.”<\/p><\/blockquote>\n
“Tentu jika memenuhi kriteria, bansosnya akan tetap kita salurkan.”<\/p><\/blockquote>\n
Langkah ini menjadi bagian dari komitmen Mensos dalami penyalahgunaan KTP penerima bansos agar tidak ada satu pun warga yang kehilangan hak atas bantuan semata-mata karena identitasnya disalahgunakan tanpa sepengetahuan mereka.<\/p>\n
FAQ: Penyalahgunaan KTP dan Bantuan Sosial<\/h3>\n
Apakah keluarga yang KTP-nya dipakai untuk judi online otomatis kehilangan bansos?<\/strong> Tidak otomatis. Kemensos sedang melakukan verifikasi ulang. Jika setelah pendalaman terbukti bahwa penerima masih memenuhi kriteria DTSEN, bantuan akan tetap disalurkan.<\/p>\n
Siapa yang paling berisiko mengalami penyalahgunaan identitas ini?<\/strong> Lansia dan warga yang tidak melek digital, terutama mereka yang tidak pernah menggunakan telepon genggam atau layanan perbankan digital. Anggota keluarga sendiri, termasuk anak, juga tercatat sebagai pelaku dalam beberapa kasus.<\/p>\n
Bagaimana mekanisme perbaikan data yang dilakukan Kemensos?<\/strong> Tim Kemensos memverifikasi setiap indikasi satu per satu, mencocokkan kondisi riil penerima dengan data DTSEN, lalu memperbaiki catatan agar status kelayakan kembali akurat sebelum keputusan akhir diambil.<\/p>\n
\n Related Reading<\/h2>\n