Key Discussion: Kemensos bentuk tim lintas sektor percepat digitalisasi bansos

Kemensos bentuk tim lintas sektor percepat digitalisasi bansos

Jakarta – Kementerian Sosial terus mendorong pengembangan digitalisasi dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) dengan membentuk sebuah tim kerja lintas sektor. Tujuan utamanya adalah memastikan distribusi bantuan sosial lebih akurat dan tepat sasaran, khususnya di 42 kabupaten/kota yang menjadi lokasi uji coba. Dalam rapat yang berlangsung di Jakarta, Senin, Sekretaris Jenderal Kemensos, Robben Rico, mengusulkan agar anggota tim kerja dari berbagai kementerian dan lembaga bekerja secara terpusat di satu lokasi setiap hari. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan konsistensi dalam pemanfaatan data lintas sektor.

“Keterlibatan tim lintas sektor akan menjadi bagian dari upaya kami mengatasi masalah kesenjangan data, sehingga bansos bisa diberikan dengan lebih tepat,” ujar Robben Rico. Ia menegaskan bahwa proses pengumpulan, penggabungan, dan pelaksanaan data harus dilakukan secara langsung dan cepat. Untuk mendukung hal tersebut, Kemensos berkomitmen menyediakan tempat kerja yang memadai agar seluruh tim dapat beroperasi secara koordinatif tiap hari. Upaya ini diharapkan mampu mempercepat proses transformasi digital di sektor sosial.

“Ini menjadi bagian dari upaya kami menjawab persoalan data agar bansos benar-benar tepat sasaran. Harus langsung dikumpulkan, dikonsolidasikan, dan dieksekusi. Kami siap menyiapkan tempat supaya tim bisa bekerja tiap hari dalam satu lokasi,” kata Robben Rico.

Sampai saat ini, sistem digitalisasi bansos telah mencapai 80% dari target yang ditentukan. Meski begitu, Robben Rico mengakui masih terdapat hambatan terkait kualitas dan kelengkapan data lintas sektor yang perlu disinkronkan. Masalah ini dianggap menjadi tantangan utama dalam meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antar instansi untuk mengatasi kesenjangan informasi yang bisa memengaruhi keberhasilan program sosial.

Untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas, Kemensos juga mengusulkan keterlibatan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sejak awal proses. Dengan adanya pengawasan dari lembaga tersebut, diharapkan proses digitalisasi bisa diawasi secara berkala dan hasilnya lebih dapat dipercaya. “Kita ingin dari awal ini dikawal, supaya hasil akhirnya benar-benar bersih dan bisa dipertanggungjawabkan,” tambahnya. Program-program seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) menjadi contoh keberhasilan awal, meski masih membutuhkan peningkatan dalam integrasi data lintas sektor.

Dalam pertemuan tersebut, juga dijelaskan bahwa transformasi digital dalam sektor sosial tidak hanya menjadi agenda nasional, tetapi juga menggambarkan upaya untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat dengan teknologi. Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), menegaskan komitmennya untuk memantau langsung pelaksanaan tim kerja lintas sektor tersebut. Ia berharap semua tahapan pelaksanaan bisa berjalan sesuai rencana dan mencapai hasil yang maksimal. “Kami akan melibatkan seluruh stakeholder agar transformasi digital ini berjalan efektif,” jelasnya.

Menurut data yang disampaikan oleh DEN, program transformasi digital ini memiliki potensi untuk diperluas. Saat ini, terdapat 197 program bantuan dan subsidi yang tersebar di 38 kementerian serta lembaga. Dengan pembentukan tim lintas sektor, diharapkan semua program tersebut bisa diintegrasikan dan dikelola secara lebih terpadu. Luhut Pandjaitan menekankan bahwa langkah ini penting untuk memastikan keterjangkauan dan kesetaraan dalam pemberian bantuan sosial, terutama di daerah-daerah yang kurang berkembang.

Sebagai bagian dari komitmen bersama, pada pertemuan tersebut juga dilakukan penandatanganan naskah kesepakatan terkait penguatan data lintas sektor. Dokumen ini bertujuan mempercepat piloting digitalisasi bansos di 42 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Penandatanganan ini menunjukkan keinginan Kemensos dan lembaga terkait untuk bekerja sama secara intensif dalam mengatasi tantangan teknis dan administratif. Dengan adanya kerja sama yang terstruktur, diharapkan kesuksesan piloting bisa menjadi dasar bagi implementasi skala nasional.

Pembentukan tim lintas sektor ini dianggap sebagai langkah strategis dalam merespons dinamika perekonomian dan kebutuhan masyarakat yang semakin beragam. Selain mempercepat proses digitalisasi, tim tersebut juga bertugas melakukan evaluasi berkala, mengidentifikasi hambatan, dan memberikan rekomendasi perbaikan. Dalam beberapa waktu terakhir, Kemensos telah menerapkan model penyaluran bansos yang lebih efektif, tetapi masih perlu konsistensi dalam pemanfaatan data untuk memastikan tidak ada kesenjangan.

Robben Rico menyatakan bahwa digitalisasi bansos bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang proses pelayanan yang lebih responsif. Ia menambahkan, tim lintas sektor akan menjadi penghubung antara berbagai instansi, sehingga data bisa terintegrasi dengan cepat. Dengan demikian, kebijakan sosial bisa lebih tepat sasaran dan transparan. “Kami ingin data yang diperoleh bisa menjadi dasar pengambilan keputusan yang lebih akurat,” kata Robben Rico.

Kehadiran BPKP dalam pengawasan awal juga menjadi langkah penting untuk menjamin tidak adanya penyimpangan. Dengan audit yang terstruktur, Kemensos berharap bisa menemukan celah-celah dalam sistem digitalisasi dan segera menyelesaikannya. Robben Rico mengakui bahwa keberhasilan digitalisasi bansos bergantung pada keterlibatan aktif semua pihak, termasuk lembaga pengawasan.

Di sisi lain, Luhut Pandjaitan menyoroti bahwa transparansi dalam pengelolaan bantuan sosial adalah kunci utama untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat. Ia menegaskan bahwa keberhasilan piloting digitalisasi bansos tidak hanya dinilai dari efisiensi birokrasi, tetapi juga dari manfaat yang dirasakan oleh penerima bantuan. “Transformasi digital ini harus mampu meningkatkan kualitas pelayanan dan keadilan dalam distribusi bantuan,” ujarnya.

Piloting digitalisasi bansos di 42 kabupaten/kota dipandang sebagai uji coba penting sebelum implementasi nasional. Proses ini diharapkan bisa memberikan wawasan mengenai kelayakan dan tantangan dalam menerapkan sistem digital. Dengan data yang lebih akurat, Kemensos berupaya memastikan bahwa bantuan sosial tidak hanya diberikan secara cepat, tetapi juga sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat. Robben Rico menyatakan bahwa langkah ini sejalan dengan visi pemerintah untuk menciptakan sistem yang lebih inklusif dan modern.

Kehadiran tim lintas sektor juga diharapkan bisa mempercepat koordinasi antar lembaga. Dengan komunikasi yang lebih baik, data bisa terkumpul secara terpadu dan tidak terlewatkan. Robben Rico menekankan bahwa integrasi data adalah salah satu aspek kritis dalam digitalisasi bansos. “Kami ingin data bisa diakses secara cepat dan mudah oleh seluruh pemangku kepentingan,” tambahnya. Dengan demikian, pemerintah bisa merespons kebutuhan masyarakat secara lebih efektif.

Di samping itu, keberhasilan piloting juga bergantung pada keberlanjutan dalam pengelolaan data. Robben Rico menyebutkan bahwa sistem digitalisasi harus dikelola secara berkelanjutan, bukan hanya sekadar proyek sementara. Ia berharap bahwa kolaborasi lintas sektor bisa menjadi fondasi untuk mendorong adopsi teknologi dalam berbagai program sosial. “Kami ingin ini menjadi awal dari perubahan besar dalam sistem bantuan sosial,” katanya.

Dengan berbagai langkah ini, Kemensos menunjukkan komitmen untuk mendorong transformasi digital di sektor sosial.