Agenda Utama: DPD RI usulkan ratas TNI-Polri bahas perlindungan nakes di Papua
DPD RI usulkan ratas TNI-Polri bahas perlindungan nakes di Papua
Manokwari – Senator Papua Barat, Filep Wamafma, mendorong pembentukan rapat terbatas antara pimpinan DPD RI, Panglima TNI, dan Kapolri untuk membahas langkah strategis dalam melindungi tenaga kesehatan (nakes) di wilayah yang rawan konflik, khususnya Papua. Pihaknya menyoroti bahwa nakes sering menghadapi ancaman kekerasan, termasuk hilangnya nyawa, saat menjalankan tugas di daerah seperti Papua Pegunungan, Maybrat, Tambrauw, dan lainnya.
“Nakes sering jadi korban, baik harta benda maupun nyawa. Negara wajib hadir untuk memberikan perlindungan maksimal bagi mereka di daerah rawan konflik,” ujar Filep melalui pernyataan tertulis yang diterima di Manokwari, Papua Barat, Selasa.
Menurut Filep, keamanan menjadi tantangan utama dalam menjaga kelangsungan layanan kesehatan bagi masyarakat. Meski pemerintah telah menerapkan kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan nakes, risiko yang dihadapi di wilayah konflik masih terasa nyata. Insiden penewasan dua dari empat nakes di Kampung Jokbu, Distrik Bamusbama, pada 16 Maret 2026 sekitar pukul 11.37 WIT menjadi bukti bahwa perlindungan terhadap nakes masih rentan.
“Kalau nakes terus jadi korban, ini menunjukkan kemunduran dalam upaya negara memberikan perlindungan,” tambahnya.
Selain itu, Komite III DPD RI telah menyampaikan isu perlindungan nakes ke Kementerian Kesehatan dalam rapat pembahasan implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Tujuannya adalah agar pemerintah dapat merespons secara tindaklanjut. Jaminan keamanan, keselamatan, dan kesejahteraan nakes dianggap sebagai hak dasar yang harus dipenuhi negara untuk memastikan optimalisasi layanan kesehatan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
