Strategi Penting: Menteri Dody sebut WFH ASN tak diterapkan di Kementerian PU

Menteri Dody sebut WFH ASN tak diterapkan di Kementerian PU

Jakarta – Dody Hanggodo, Menteri Pekerjaan Umum (PU), menyatakan bahwa kebijakan kerja di rumah (WFH) untuk pegawai negeri sipil (ASN) tidak dijalankan di lingkungan Kementerian PU. Hal ini disebabkan oleh sifat tugas yang memerlukan kehadiran langsung, menurutnya. Dody menjelaskan bahwa Kementerian PU memiliki peran strategis dalam penanganan bencana, bersama institusi seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Basarnas, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di berbagai wilayah Indonesia.

Kewajiban Responsif dalam Situasi Darurat

Menurut Dody, kehadiran fisik pegawai dianggap krusial untuk merespons kondisi darurat secara cepat, tepat, dan terkoordinasi. Kementerian PU, kata dia, tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga bertindak sebagai bagian dari tim utama saat bencana terjadi. “Karena alasan itu, kami memutuskan untuk tidak menerapkan WFH,” ujarnya dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat.

Pertimbangan Wilayah Rentan Bencana

Kebijakan ini berlaku untuk seluruh unit kerja, baik di pusat maupun daerah, karena kebutuhan operasional yang tidak bisa diakomodasi oleh sistem kerja jarak jauh. Dody menegaskan bahwa kondisi di beberapa wilayah seperti Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, yang masih mengalami banjir serta longsor, menjadi alasan utama. “Kemarin terjadi longsor yang mengakibatkan korban jiwa di Deli Serdang, sehingga memperkuat kebutuhan untuk hadir langsung di lapangan,” kata Menteri PU Dody Hanggodo.

Komitmen Efisiensi Operasional

Walaupun tidak menerapkan WFH, Dody menjamin bahwa kementeriannya tetap mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan efektivitas penggunaan sumber daya dan operasional perkantoran. Langkah efisiensi dilakukan dengan mengurangi penggunaan listrik serta pendingin ruangan setelah jam kerja, sekaligus memanfaatkan ventilasi alami di ruang kerja. Ia berharap inisiatif ini tetap memberikan manfaat bagi penghematan anggaran negara, meskipun seluruh pegawai tetap bekerja di kantor atau lapangan.

“Mudah-mudahan dengan cara itu, walaupun kita tidak WFH, tapi ada efisiensi yang tetap dapat kita berikan kepada bangsa dan negara,” ucap Menteri PU Dody Hanggodo.