Special Plan: Purbaya pastikan belanja untuk MBG cermat dan efisien
Purbaya Pastikan Belanja untuk MBG Cermat dan Efisien
Special Plan – Di Jakarta, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pengelolaan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan lebih terarah dan hemat. Menurutnya, program ini terus berjalan, tetapi perlu dipastikan bahwa penggunaan dana lebih efektif. “Kita ingin memastikan belanja tersebut bisa memberikan hasil maksimal,” ujarnya dalam konferensi pers APBN KiTa, Selasa, di Jakarta.
“Ini program yang terus berjalan. Kita pastikan lagi belanjanya lebih efisien,” kata Menkeu Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Selasa.
Menurut Menteri Keuangan, efisiensi dalam pengeluaran dimulai dari mengoptimalkan kebutuhan belanja berdasarkan prioritas. “Dengan memperhatikan kebutuhan yang tepat, MBG dapat berjalan lebih baik dan memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat,” tambahnya. Purbaya menekankan bahwa pengelolaan dana yang cermat akan menjadi kunci untuk mencapai tujuan program ini, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui akses makanan bergizi secara gratis.
Menurut laporan terbaru, hingga akhir Maret 2026, realisasi anggaran MBG mencapai Rp55,34 triliun, yaitu sekitar 16,5 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 yang dialokasikan untuk program tersebut, sebesar Rp335 triliun. Angka ini mencerminkan kemajuan implementasi MBG selama tiga bulan pertama tahun ini. Dengan angka tersebut, pemerintah memastikan bahwa dana digunakan secara optimal, sekaligus mengurangi risiko pemborosan.
Di sisi lain, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa MBG memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, yang mencapai 5,61 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) pada kuartal pertama 2026. Kontribusi ini dilihat dari komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), terutama dalam kegiatan pembangunan infrastruktur penunjang Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). BPS mengungkapkan bahwa peningkatan jumlah SPPG juga memberikan dampak positif terhadap PMTB, karena adanya aktivitas konstruksi fisik yang memerlukan investasi.
Pembangunan SPPG menjadi bagian dari belanja modal pemerintah. Menurut laporan BPS, investasi SPPG tercatat sebagai komponen utama dalam PMTB, baik untuk memperkuat dapur maupun menyediakan peralatan pendukung. Angka pertumbuhan PMTB sendiri mencapai 5,96 persen, didorong oleh berbagai investasi, termasuk pembangunan program prioritas nasional dan investasi swasta. PMTB berperan sebagai penyumbang pertumbuhan ekonomi kedua setelah konsumsi rumah tangga, dengan kontribusi sebesar 1,79 persen.
BPS juga menyoroti bahwa PMTB berkontribusi hingga 28,29 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada triwulan I 2026. Angka ini menggambarkan bahwa investasi di sektor infrastruktur, termasuk pembangunan SPPG, memiliki dampak jangka panjang terhadap ekonomi. Purbaya menambahkan bahwa pengelolaan belanja untuk MBG tidak hanya fokus pada penyaluran dana, tetapi juga pada pengawasan efektif agar semua kegiatan berjalan sesuai rencana.
Dalam upayanya meningkatkan kualitas program, Purbaya mengatakan bahwa penghematan dana akan digunakan untuk memperluas cakupan MBG. “Kita ingin memastikan anggaran tidak hanya dialokasikan untuk operasional, tetapi juga untuk pengembangan jangka panjang,” terangnya. Belanja yang lebih efisien, menurut Menkeu, akan memungkinkan program ini menjangkau lebih banyak keluarga miskin dan mendorong peningkatan kesehatan masyarakat secara keseluruhan.
Menurut BPS, PMTB tetap menjadi salah satu komponen utama yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Selain investasi pemerintah, kontribusi dari sektor swasta juga berperan penting dalam memperkuat PMTB. Dengan peningkatan investasi di bidang infrastruktur, khususnya untuk SPPG, pemerintah dapat memastikan bahwa program MBG tidak hanya terjangkau, tetapi juga berkelanjutan. Purbaya menegaskan bahwa efisiensi anggaran akan menjadi fokus utama, sekaligus memastikan bahwa dana terdistribusi secara merata.
Kebijakan MBG dirancang untuk menjangkau masyarakat yang kurang mampu, terutama di daerah terpencil. Dengan pengelolaan dana yang lebih cermat, pemerintah dapat meningkatkan cakupan program tersebut. Purbaya menuturkan bahwa semua aspek harus dipantau secara ketat agar tidak ada penggunaan dana yang tidak produktif. “Kita perlu memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan dampak yang nyata,” imbuhnya.
Analisis BPS menunjukkan bahwa program MBG memberikan manfaat ekonomi yang luas. Selain mendorong konsumsi rumah tangga, PMTB juga berkontribusi pada pembangunan jangka panjang. Dengan pendekatan yang lebih berorientasi pada efisiensi, pemerintah dapat menekan pengeluaran tidak penting dan memfokuskan dana pada hal-hal yang mendesak. Purbaya berharap pengelolaan belanja yang lebih baik akan menjadi model untuk program-program lain di masa depan.
Menurut Purbaya, proyek MBG juga memerlukan sinergi antara pemerintah dan berbagai pihak terkait. “Kerja sama yang baik antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Pangan, dan stakeholder lainnya menjadi penting untuk memastikan program ini berjalan baik,” katanya. Dengan koordinasi yang lebih kuat, belanja untuk MBG bisa menjadi lebih efektif, sekaligus memperkuat peningkatan kesejahteraan masyarakat secara bertahap.
