Kebijakan Baru: Pejabat eselon II Mataram mulai gunakan sepeda efisiensi BBM
Pejabat Mataram Mulai Terapkan Penggunaan Sepeda untuk Efisiensi BBM
Mataram, Senin (6/4) – Mulai hari ini, Wali Kota Mataram dan seluruh jajaran pejabat eselon II di Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, mengadopsi sepeda sebagai alat transportasi utama untuk ke kantor. Langkah ini bertujuan mendukung upaya pemerintah dalam mengurangi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) untuk kendaraan dinas.
“Kebijakan penggunaan sepeda ke kantor merupakan bagian dari upaya efisiensi anggaran BBM, yang telah disepakati bersama,” ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram H Lalu Alwan Basri di Mataram, Senin.
Dalam menerapkan kebijakan ini, pemerintah kota juga menyediakan area khusus untuk parkir sepeda di lokasi Kantor Wali Kota Mataram, agar pejabat yang datang ke kawasan tersebut dapat menggunakan alat transportasi ramah lingkungan. Areal parkir yang sebelumnya dihuni oleh mobil dinas, kini tidak lagi terlihat karena sebagian besar pejabat sudah beralih ke sepeda.
Sekda menjelaskan, pihaknya memberikan kebebasan kepada pejabat untuk memilih jenis sepeda sesuai kebutuhan. Mulai dari sepeda listrik hingga sepeda konvensional atau ontel, selama bisa memenuhi aspek efisiensi dan lingkungan, pilihan tersebut dianggap valid.
“Silakan, mau menggunakan sepeda listrik, konvensional, atau ontel, semua boleh-boleh saja. Yang penting adalah efisiensi dan ramah lingkungan,” tambahnya.
Adapun aturan jarak tempat tinggal pejabat yang wajib menggunakan sepeda ke kantor, pemerintah kota telah menetapkan radius maksimal 5 kilometer. Jika tempat tinggal berada di bawah jarak tersebut, sepeda menjadi alat transportasi yang wajib dipakai. Sementara itu, bagi pejabat yang tinggal lebih dari 5 kilometer, kendaraan alternatif tetap diperbolehkan.
Penerapan kebijakan ini sekarang berupa uji coba terbatas, hanya mencakup pejabat eselon II. Namun, Sekda menyatakan bahwa pihaknya terbuka untuk mengembangkan kebijakan ini ke pegawai lainnya dengan adanya bus khusus ASN.
Menurutnya, rencana penggunaan bus ASN masih dalam tahap evaluasi. Pemerintah kota sedang menunggu analisis dan opsi dari Dinas Perhubungan untuk memastikan operasionalnya optimal sebelum diterapkan secara luas.
