8 Warga Miskin Blora Dicoret dari Penerima Bansos gegara Terindikasi Judol

Kartu BPJS Terblokir, Operasi Tumor Tertunda: Dampak Nyata Pencoretan Bansos di Blora

Eksplorasiindonesia.com – Seorang ibu tiga anak di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, kini harus menunda jadwal operasi tumor yang sudah lama ia idap. Penyebabnya bukan kurangnya biaya operasi atau keterlambatan rujukan rumah sakit, melainkan satu status administratif: namanya dicoret dari daftar penerima bantuan sosial (bansos) karena terindikasi bermain judi online. Kartu BPJS Kesehatan yang selama ini menjadi satu-satunya penopang pengobatannya ikut terblokir, dan ia tidak lagi bisa mengakses layanan kesehatan yang seharusnya menjadi haknya.

Kasus ini bukan satu-satunya. Di Kelurahan Tambahrejo, total delapan warga miskin kehilangan akses terhadap bansos setelah sistem pusat menandai mereka dengan indikasi judi online (judol). Mereka sebelumnya terdaftar sebagai penerima rutin Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) setiap tahun. Pencoretan dilakukan secara otomatis oleh sistem, tanpa proses verifikasi lapangan terlebih dahulu di tingkat kelurahan.

Mekanisme Pencoretan dan Posisi Desil 1

Kasi Pemerintahan Kelurahan Tambahrejo, Pulung Utomo, mengonfirmasi bahwa pencoretan tersebut memang terjadi. Ia menjelaskan bahwa para warga yang terdampak, termasuk Eka Winarsih, secara resmi masuk dalam kategori Desil 1 — kelompok masyarakat dengan tingkat kemiskinan paling dalam dalam skala data sosial nasional. Bagi keluarga-keluarga di Desil 1, BPNT bukan sekadar tambahan penghasilan, melainkan sumber utama untuk memenuhi kebutuhan pangan bulanan.

“Secara sistem Eka Winarsih masuk Desil 1 penerima BPNT. Namun karena dari pusat statusnya terindikasi judol, secara otomatis namanya dicoret dari daftar penerima,” kata Pulung Utomo, Senin (31/8/2026).

Pernyataan tersebut mengungkap satu persoalan struktural: keputusan pencoretan diambil dari pusat berdasarkan penandaan digital, sementara kelurahan sebagai ujung tombak pelayanan hanya menerima konsekuensinya. Tidak ada mekanisme konfirmasi langsung kepada warga sebelum statusnya diubah. Akibatnya, keluarga yang selama bertahun-tahun bergantung pada bantuan pangan tiba-tiba kehilangan akses tanpa peringatan memadai.

Kondisi Ekonomi Eka Winarsih

Eka Winarsih, ibu dari tiga anak, bekerja sebagai buruh serabutan di lingkungan kelurahannya. Suaminya merantau ke luar Jawa untuk bekerja sebagai kuli bangunan. Penghasilan keduanya yang tidak menentu membuat BPNT menjadi komponen vital dalam anggaran rumah tangga mereka. Ketika status penerima dicabut, seluruh bantuan yang biasa ia andalkan — mulai dari paket pangan hingga akses layanan kesehatan yang terikat pada status bansos — langsung terhenti.

Dampak paling krusial dirasakan pada sektor kesehatan. Kartu BPJS Kesehatan milik Eka ikut terblokir seiring pencoretan status bansosnya. Padahal, ia sedang menunggu jadwal operasi untuk mengangkat tumor yang diidapnya. Tanpa kartu yang aktif, ia tidak dapat menjalani prosedur medis tersebut, sehingga kondisi kesehatannya berisiko memburuk.

“Saya kaget tiba-tiba status penerima bansos berubah jadi excluded karena dituduh terindikasi judi online. HP saja jarang dipakai, sehari-hari cuma buruh serabutan. Sekarang BPJS tidak bisa dipakai, padahal saya harus operasi tumor,” ujar Eka Winarsih, Senin (31/8/2026).

Sanggahan dan Proses Verifikasi

Hingga saat ini, dari delapan warga yang namanya dicoret di Kelurahan Tambahrejo, baru Eka Winarsih yang mengajukan sanggahan resmi. Ia mengaku tidak pernah bermain maupun terlibat dalam aktivitas judi online. Bagi seorang buruh serabutan yang jarang menggunakan telepon genggam, indikasi tersebut terasa tidak masuk akal. Namun tanpa dokumen pembuktian yang diminta sistem, proses pemulihan status tidak dapat berjalan cepat.

Eka kini berharap instansi terkait segera memproses verifikasi sanggahannya agar statusnya dipulihkan. Pemulihan tersebut bukan hanya soal kembali menerima paket pangan bulanan, melainkan juga soal mengaktifkan kembali kartu BPJS sehingga ia dapat melanjutkan operasi tumor yang sudah tertunda.

Konteks Lebih Luas: Bansos, Data Digital, dan Kesenjangan Verifikasi

Kasus di Tambahrejo menyoroti ketegangan antara efisiensi sistem data terpusat dan realitas lapangan. Program BPNT dirancang untuk menjangkau kelompok paling rentan, namun mekanisme pencoretan berbasis indikasi digital dapat mengabaikan konteks ekonomi riil seorang warga. Bagi keluarga Desil 1 yang penghasilannya di bawah garis kemiskinan ekstrem, kehilangan akses bansos berarti kehilangan jaring pengaman satu-satunya yang mereka miliki.

Di sisi lain, upaya pemerintah memberantas judi online memang penting mengingat maraknya kasus kecanduan dan kerugian finansial di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah. Namun ketika penandaan dilakukan secara otomatis tanpa verifikasi langsung, risiko salah sasaran meningkat — terutama bagi warga yang secara ekonomi tidak memiliki kapasitas untuk bermain judi online secara rutin.

Proses sanggahan yang tersedia menjadi satu-satunya jalur koreksi bagi warga yang merasa tidak adil dicoret. Namun kecepatan dan kemudahan akses terhadap jalur tersebut menentukan apakah seorang ibu seperti Eka dapat kembali mengakses layanan kesehatan sebelum kondisinya memburuk, atau justru terjebak dalam birokrasi yang memperpanjang penderitaannya.