Aturan PHK Diperketat, Pengusaha Wajib Gaji Karyawan hingga Sengketa Berkekuatan Hukum Tetap
Proses PHK Kini Memiliki Tahapan yang Lebih Ketat
Eksplorasiindonesia.com – Perusahaan tidak dapat melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak tanpa melalui prosedur penyelesaian yang jelas. Dalam ketentuan pelindungan ketenagakerjaan, pekerja yang sedang berselisih dengan perusahaan terkait PHK tetap berhak memperoleh upah sampai terdapat putusan hukum yang telah berkekuatan tetap atau inkracht.
Ketentuan tersebut memberi ruang bagi pekerja untuk menolak keputusan PHK dan menggunakan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Selama perkara belum selesai hingga tingkat Mahkamah Agung, hubungan kerja pada prinsipnya masih memuat kewajiban bagi kedua belah pihak.
Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menyampaikan bahwa aturan ini membuat prosedur PHK lebih tegas serta menyediakan kepastian hukum bagi pekerja maupun pengusaha. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers virtual pada Rabu, 7 Oktober 2026.
Rencana PHK Harus Disampaikan Lebih Dulu
Sebelum keputusan PHK dijalankan, perusahaan wajib terlebih dahulu menyampaikan rencana tersebut kepada pekerja. Tahap awal penyelesaian dilakukan melalui perundingan bipartit, yakni pembahasan langsung antara pihak perusahaan dan pekerja yang terdampak.
Dalam perundingan tersebut, pekerja atau buruh dapat memperoleh pendampingan dari serikat pekerja atau serikat buruh. Pendampingan ini penting agar pekerja memahami posisi, hak, serta pilihan penyelesaian yang tersedia dalam sengketa hubungan kerja.
"Pekerja atau buruh didampingi serikat pekerja atau serikat buruh untuk berdiskusi secara bipartit dengan pengusaha yang akan mem-PHK. Jadi diperketat, diperjelas, ada kepastian hukumnya," ujar Said.
Perundingan bipartit menjadi kesempatan bagi kedua pihak untuk mencari jalan keluar tanpa membawa perkara ke tahap berikutnya. Kesepakatan dapat mencakup berbagai hal yang berkaitan dengan hubungan kerja, selama dibuat melalui proses yang sah dan disetujui pihak-pihak yang berselisih.
Apabila perundingan tidak menghasilkan titik temu, perselisihan tidak berhenti di sana. Sengketa dapat diteruskan melalui jalur mediasi pada Dinas Tenaga Kerja di wilayah terkait. Tahap ini menghadirkan pihak penengah untuk membantu mempertemukan kepentingan pekerja dan perusahaan.
Mediasi hingga Pengadilan Hubungan Industrial
Jika hasil mediasi belum dapat diterima oleh salah satu pihak, pekerja memiliki kesempatan untuk membawa sengketa tersebut ke Pengadilan Hubungan Industrial atau PHI. Jalur ini digunakan ketika penyelesaian di luar pengadilan tidak berhasil menciptakan kesepakatan.
"Bilamana salah satu pihak tidak bersepaham atau bersepakat, dia ke mediasi. Dan bilamana ada anjuran mediasi, maka bisa menggugat ke Pengadilan Hubungan Industrial," jelas Said.
PHI menjadi forum khusus untuk memeriksa sengketa yang berhubungan dengan ketenagakerjaan, termasuk perselisihan akibat PHK. Proses hukum dapat berlanjut hingga Mahkamah Agung apabila tersedia upaya hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Putusan yang telah inkracht menjadi penanda bahwa sengketa telah memperoleh kepastian hukum.
Rangkaian tahapan ini menunjukkan bahwa PHK bukan hanya keputusan administrasi internal perusahaan. Ada proses pemberitahuan, perundingan, mediasi, dan kemungkinan pemeriksaan di pengadilan yang perlu diperhatikan. Pekerja yang keberatan tidak kehilangan hak untuk mempertahankan kepentingannya melalui mekanisme tersebut.
Upah Tetap Menjadi Tanggung Jawab Perusahaan
Selama perselisihan PHK belum memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap, perusahaan tetap berkewajiban membayar upah pekerja. Kewajiban ini berjalan seiring dengan kewajiban pekerja untuk tetap datang ke tempat kerja dan menjalankan instruksi kerja yang diberikan perusahaan sepanjang proses sengketa berlangsung.
Dengan demikian, proses perselisihan tidak serta-merta menghapus hubungan dan tanggung jawab kedua pihak. Pengusaha tidak dapat menghentikan pembayaran upah hanya karena rencana PHK telah diumumkan atau karena sengketa telah memasuki mediasi maupun pengadilan.
Di sisi lain, pekerja juga perlu tetap menjalankan kewajiban kerjanya. Kehadiran dan pelaksanaan perintah kerja menjadi bagian dari posisi pekerja selama belum ada keputusan akhir yang menyatakan hubungan kerja berakhir secara sah.
Said menekankan bahwa pembayaran upah tetap dibebankan kepada perusahaan sampai sengketa memperoleh putusan inkracht dari Mahkamah Agung. Mekanisme tersebut dimaksudkan untuk menjaga perlindungan pekerja ketika status hubungan kerja masih menjadi objek perselisihan.
Perlindungan bagi Pekerja dan Kepastian bagi Perusahaan
Aturan yang lebih ketat membuat perusahaan perlu menyiapkan alasan, prosedur, dan komunikasi yang lebih baik sebelum mengambil langkah PHK. Bagi pekerja, ketentuan ini memberi kepastian bahwa penolakan terhadap PHK dapat disampaikan melalui jalur yang tersedia, bukan sekadar menghadapi keputusan perusahaan tanpa kesempatan membela hak.
Dalam praktiknya, pekerja yang menerima pemberitahuan PHK perlu memperhatikan isi pemberitahuan, mengikuti proses perundingan, serta memanfaatkan pendampingan serikat pekerja apabila diperlukan. Tahapan tersebut membantu pekerja memahami apakah telah ada kesepakatan atau masih ada persoalan yang perlu dibawa ke mediasi dan PHI.
Bagi perusahaan, kepatuhan pada prosedur menjadi bagian penting dalam pengelolaan hubungan industrial. Penyampaian rencana secara terbuka, perundingan yang dijalankan dengan itikad baik, dan pemenuhan kewajiban upah selama sengketa dapat mengurangi ketidakpastian bagi seluruh pihak yang terlibat.
Dengan pengaturan ini, PHK tidak lagi dapat ditempuh secara mudah. Pekerja yang menolak keputusan tersebut memiliki jalur untuk memperjuangkan haknya hingga terdapat kepastian hukum yang final.
"Jadi dengan bahasa lain, tidak terlalu mudah sekarang pihak pengusaha melakukan PHK," pungkas Said.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is Aturan PHK Diperketat Pengusaha Wajib Gaji?Aturan PHK Diperketat Pengusaha Wajib Gaji is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does Aturan PHK Diperketat Pengusaha Wajib Gaji matter?Aturan PHK Diperketat Pengusaha Wajib Gaji matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.