Denny Indrayana Pernah Kirim Surat ke Sekolah Gibran di Singapura dan Australia, Cari Bukti Pendidikan
Denny Indrayana Sebut Upaya Verifikasi Pendidikan Gibran di Luar Negeri Tidak Membuahkan Dokumen
Eksplorasiindonesia.com – JAKARTA — Denny Indrayana menyatakan pernah mengirim permintaan informasi kepada sejumlah institusi pendidikan di Singapura dan Australia terkait riwayat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Upaya tersebut, kata dia, belum menghasilkan dokumen yang dapat digunakannya sebagai bukti keabsahan pendidikan Gibran.
Pernyataan itu disampaikan Denny, yang menjadi pemohon gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) mengenai persyaratan pendidikan Gibran, dalam program Rakyat Bersuara bertajuk “Babak Baru MK, Pembuktian Ijazah Gibran”, Selasa (29/9/2026).
Surat untuk sekolah di Singapura
Denny mengungkapkan bahwa ia sempat menghubungi dua lembaga pendidikan di Singapura. Salah satunya adalah Orchid Park Secondary School. Ia juga menyebut telah mengirim surat kepada MDIS.
“Ya, saya memang berkirim surat ke sekolah Mas Gibran di Singapura ada dua. Orchid Park, Orchid Secondary Park. Kemudian saya berkirim surat juga ke MDIS. Ya. Itu dua-duanya tidak dibalas,” ujar Denny.
Dalam penjelasannya, tidak adanya balasan dari dua institusi tersebut membuatnya tidak memperoleh konfirmasi tertulis yang ia cari. Permintaan informasi pendidikan pada umumnya dapat berkaitan dengan dokumen pribadi, sehingga lembaga pendidikan memiliki tata cara dan batasan tersendiri dalam memberikan data kepada pihak di luar siswa atau alumninya.
Riwayat pendidikan menjadi salah satu bagian yang disorot dalam perkara yang diajukan Denny. Namun, ia menekankan bahwa isu yang dibawanya ke Mahkamah Konstitusi tidak berhenti pada keberadaan atau bentuk ijazah semata.
Jawaban dari lembaga di Australia
Selain Singapura, Denny menyebut telah mengajukan surat kepada UTS Insearch di Australia, lembaga yang kini menggunakan nama UTS College. Permintaan itu ditujukan untuk memperoleh bukti bahwa Gibran pernah menjalani pendidikan di institusi tersebut.
Berbeda dengan institusi yang disebutnya berada di Singapura, lembaga di Australia memberikan jawaban. Akan tetapi, jawaban tersebut tidak berupa dokumen pendidikan yang diminta Denny. Pihak kampus menyatakan bahwa informasi terkait pendidikan Gibran tidak dapat dibuka karena tergolong data pribadi yang dilindungi undang-undang privasi Australia.
“Dia mengatakan tidak bisa men-disclose informasi pendidikan Gibran karena ini data pribadi yang dilindungi oleh Privacy Act di Australia. Tiga kali saya coba, tiga kali mereka menjawab hal yang sama,” ucap Denny.
Keterangan itu menunjukkan bahwa Denny telah mencoba menghubungi UTS Insearch atau UTS College sebanyak tiga kali. Dalam setiap kesempatan, ia menerima penjelasan yang sama mengenai perlindungan data pribadi.
Penolakan untuk membuka data pendidikan bukan otomatis menjadi penilaian terhadap sah atau tidaknya suatu riwayat akademik. Dalam konteks yang disampaikan Denny, persoalannya adalah keterbatasan akses pihak luar terhadap data yang ingin digunakan sebagai bahan pembuktian. Institusi pendidikan dapat terikat kewajiban untuk melindungi informasi siswa, termasuk kepada pemohon yang tidak memiliki otorisasi dari pemilik data.
Gugatan disebut menyangkut prinsip konstitusi
Denny sebelumnya menegaskan bahwa gugatan PHPU Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi tidak hanya mempersoalkan persyaratan pendidikan Gibran Rakabuming Raka. Ia menilai terdapat persoalan yang lebih mendasar dan berkaitan dengan prinsip-prinsip konstitusi.
Ia menyampaikan ada sedikitnya lima prinsip konstitusi yang dinilainya telah dilanggar. Karena itu, Denny memandang Mahkamah Konstitusi perlu memeriksa perkara tersebut dalam perannya sebagai penjaga konstitusi.
“Masalahnya tidak semata-mata soal memenuhi syarat atau tidak Gibran dengan pendidikannya, tidak semata itu,” kata Denny.
Dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, pembuktian menjadi bagian penting karena setiap dalil perlu diuji melalui dokumen, keterangan, maupun argumentasi hukum. Isu pendidikan dalam perkara ini kemudian mendapat perhatian karena berkaitan dengan syarat pencalonan, sementara akses terhadap dokumen akademik di luar negeri dapat dibatasi oleh ketentuan perlindungan privasi.
Perbedaan antara tidak memperoleh jawaban dan menerima penolakan berbasis privasi juga menjadi konteks yang penting. Pada dua lembaga di Singapura, Denny menyebut suratnya tidak dibalas. Sementara itu, dari lembaga di Australia, ia memperoleh respons yang menjelaskan alasan data pendidikan tidak dapat diungkapkan.
Pernyataan Denny memperlihatkan bahwa upaya mengumpulkan bukti dari institusi luar negeri menghadapi kendala administratif dan perlindungan data. Namun, ia tetap menempatkan isu tersebut dalam kerangka gugatan yang lebih luas, yakni penilaian atas sejumlah prinsip konstitusi yang ia anggap perlu diuji di Mahkamah Konstitusi.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is Denny Indrayana Pernah Kirim Surat ke Sekolah?Denny Indrayana Pernah Kirim Surat ke Sekolah is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does Denny Indrayana Pernah Kirim Surat ke Sekolah matter?Denny Indrayana Pernah Kirim Surat ke Sekolah matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.