AMP
eksplorasiindonesia.com
Fast mobile article powered by Nexiamath-SEO AMP.
AMP Article

13 Rumah Dinas di Lapas Cibinong Jadi Sorotan, Sumber Anggaran Tak Diketahui

Published · Updated · By Sholeh Hidayat - eksplorasiindonesia.com

Foto : Sholeh Hidayat - eksplorasiindonesia.com

Pembangunan 13 Rumah Dinas di Lapas Cibinong Dipertanyakan DPR

Eksplorasiindonesia.com – Keberadaan 13 rumah dinas di lingkungan Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, kembali menjadi perhatian dalam rapat Komisi XIII DPR RI pada Senin (28/9/2026). Pertanyaan tidak hanya mengarah pada waktu pembangunan dan dasar pemanfaatan bangunan, tetapi juga pada asal anggaran yang digunakan.

Kepala Urusan Umum Lapas Kelas IIA Cibinong, Deni Sugiarto, menjelaskan bahwa rumah-rumah tersebut mulai dikerjakan pada Januari 2023. Pembangunannya kemudian selesai pada April pada tahun yang sama, atau sekitar tiga bulan setelah pekerjaan dimulai.

“Siap, izin, untuk yang 13 rumah itu sebenarnya berdiri dari tahun 2023, bapak. Izin, bukan 2021, mohon izin. Itu Januari, bapak, izin,” kata Deni.

Pembangunan Rampung April 2023

Penjelasan itu diberikan ketika Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya meminta keterangan mengenai kapan 13 bangunan tersebut berdiri serta pihak yang melaksanakan pembangunan. Willy lalu menegaskan kembali apakah Januari 2023 merupakan waktu dimulainya proyek tersebut.

Deni membenarkan hal itu dan menyampaikan bahwa seluruh pekerjaan telah rampung pada April 2023. Setelah selesai, rumah-rumah tersebut langsung ditempati pegawai. Penempatan itu disebut disertai surat keputusan tertulis yang ditandatangani Kepala Lapas Cibinong.

“Selesainya April 2023, bapak,” jawab Deni ketika ditanya Willy mengenai waktu penyelesaian pembangunan.

Keberadaan rumah dinas di area lembaga pemasyarakatan menjadi penting untuk dijelaskan secara terbuka karena kawasan lapas memiliki fungsi utama sebagai tempat pembinaan warga binaan. Setiap bangunan tambahan di dalam atau di sekitar lingkungan tersebut perlu memiliki kejelasan mengenai peruntukan, prosedur izin, serta pengelolaan asetnya.

Izin Awalnya Disebut Bersifat Lisan

Dalam rapat, Willy juga menanyakan status izin maupun skema pinjam pakai untuk bangunan tersebut. Persoalan ini muncul karena dokumen izin tertulis disebut baru diterbitkan pada 2026, sedangkan rumah dinas telah berdiri sejak 2023.

Deni menerangkan bahwa sebelum proyek dimulai, Bupati Bogor pernah berkunjung ke Lapas Cibinong. Pada kesempatan itu, terdapat izin lisan atas inisiatif Kepala Lapas untuk membangun rumah dinas bagi pegawai. Sementara proses surat-menyurat disebut berjalan menyusul setelah pembangunan memperoleh izin awal tersebut.

“Nah, secara sementara waktu itu secara lisan terlebih dahulu untuk mengizinkan inisiatif Kalapas untuk mohon izin membuat rumah dinas pegawai, Bapak. Nah, sambil beriringnya waktu, diizinkan untuk kami membangun sedangkan suratnya akan diproses, bapak,” ujar Deni.

Keterangan mengenai izin lisan tersebut menjadi salah satu bagian yang disorot dalam pembahasan. DPR meminta penjelasan mengenai urutan proses pembangunan, mengingat bangunan telah selesai dan dihuni jauh sebelum adanya izin tertulis pada 2026.

Deni menyatakan Kepala Lapas Cibinong pada masa itu meneruskan pembangunan rumah dinas setelah izin awal diperoleh. Ia kembali menekankan bahwa bangunan yang selesai pada April 2023 itu langsung digunakan para pegawai melalui keputusan Kepala Lapas.

“Dan langsung diisi oleh pegawai, bapak. Langsung dibuatkan SK tertulis dari SK-nya tanda tangan Kalapas, bapak,” kata Deni.

Asal Dana Belum Diketahui Kaur Umum

Pertanyaan berikutnya menyasar pembiayaan proyek pembangunan 13 rumah dinas tersebut. Willy meminta penjelasan langsung tentang sumber dana yang dipakai dalam proses pembangunan.

“Yang kedua, itu anggarannya dari mana proses pembangunannya?” tanya Willy.

Deni mengaku tidak mengetahui asal anggaran maupun rincian mekanisme pembangunannya. Ia menjelaskan bahwa saat proyek itu berlangsung, dirinya baru menjabat sebagai Kepala Urusan Umum dan tidak dilibatkan dalam pembangunan tersebut.

“Mohon izin, bapak. Ketika itu saya baru jadi Kepala Urusan Umum, dan jujur, bapak, untuk pembangunan itu saya sebagai Kaur Umum tidak sama sekali dilibatkan, bapak. Dan saya jujur, saya tidak tahu-menahu dari mana dan apa dan gimana, bapak. Mohon maaf, izin,” jawab Deni.

Pernyataan tersebut menempatkan sumber pembiayaan sebagai salah satu isu utama yang perlu mendapat penjelasan lebih lanjut. Dalam proyek bangunan di lingkungan instansi, informasi tentang pendanaan, pihak yang mengerjakan, izin penggunaan lahan, serta administrasi aset menjadi bagian penting untuk memastikan tata kelola berjalan jelas dan dapat ditelusuri.

Temuan Bangunan dengan Fasilitas Lengkap

Perhatian terhadap area belakang Lapas Kelas IIA Cibinong sebelumnya muncul setelah Ombudsman melakukan inspeksi mendadak pada Rabu (23/9/2026). Dalam kegiatan itu, Ombudsman menemukan lebih dari 10 kamar atau bangunan terpisah yang memiliki fasilitas menyerupai apartemen.

Bangunan tersebut berada di bagian belakang lapas dan terpisah dari blok hunian warga binaan. Sejumlah ruangan yang diperiksa memiliki perlengkapan rumah tangga yang relatif lengkap, mulai dari ruang tamu, kamar tidur, dapur, televisi, kulkas, tempat tidur, hingga peralatan memasak.

Temuan itu memperluas perhatian publik terhadap fungsi bangunan di kawasan lapas. Penjelasan mengenai siapa pengguna bangunan, dasar penempatannya, status lahan, serta pembiayaannya menjadi relevan agar tidak muncul keraguan mengenai pemanfaatan fasilitas di lingkungan pemasyarakatan.

Rapat Komisi XIII DPR RI menunjukkan bahwa persoalan 13 rumah dinas tidak berhenti pada kapan bangunan didirikan. Kejelasan administrasi izin dan penelusuran sumber anggaran menjadi dua hal yang masih membutuhkan jawaban lebih rinci dari pihak-pihak yang terkait dengan pembangunan tersebut.

Related Reading

Frequently Asked Questions

What is 13 Rumah Dinas di Lapas Cibinong?

13 Rumah Dinas di Lapas Cibinong is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.

Why does 13 Rumah Dinas di Lapas Cibinong matter?

13 Rumah Dinas di Lapas Cibinong matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.