BPJPH: Sertifikasi Halal Bukan Sekadar Agama, tapi Pendorong Ekonomi Daerah dan PAD
Sertifikasi Halal Didorong Jadi Pengungkit Ekonomi Daerah
Eksplorasiindonesia.com – BPJPH - SURABAYA – Sertifikasi halal dipandang memiliki peran yang jauh melampaui pemenuhan ketentuan administratif maupun keagamaan. Bagi pelaku usaha dan pemerintah daerah, sertifikat tersebut dapat menjadi sarana untuk meningkatkan nilai produk, memperkuat posisi usaha kecil, serta membuka peluang pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pesan itu disampaikan Sekretaris Utama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Muhammad Aqil Irham, dalam Talkshow Penguatan Produk Halal pada Festival Ekonomi Syariah Regional Jawa 2026 di Grand City Surabaya, Jumat, 25 September 2026.
Aqil menekankan bahwa pemerintah daerah memiliki posisi penting dalam memperluas ekosistem halal. Pemda berhadapan langsung dengan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sekaligus memiliki kewenangan atas arah kebijakan serta penganggaran di tingkat lokal.
Sertifikat halal bukan sekadar administrasi atau agama. Sertifikat halal merupakan instrumen ekonomi yang memberikan nilai tambah, diferensiasi produk, dan meningkatkan daya saing. Ketika kapasitas usaha UMKM semakin kuat, pertumbuhan ekonomi daerah terdorong, termasuk membuka potensi peningkatan PAD.
Halal sebagai bagian dari perencanaan pembangunan
BPJPH mendorong pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi memasukkan pengembangan industri halal ke dalam dokumen pembangunan daerah. Ruang pengintegrasian itu dapat dilakukan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), hingga rencana strategis organisasi perangkat daerah.
Pencantuman agenda halal dalam dokumen perencanaan memberi arah yang lebih jelas bagi program pendampingan UMKM, penguatan kapasitas produksi, dan kebijakan ekonomi daerah. Bagi usaha kecil, sertifikasi halal dapat menjadi salah satu unsur pembeda ketika produk bersaing di pasar yang semakin padat.
Nilai tambah tersebut tidak hanya berkaitan dengan pengakuan atas proses produksi yang memenuhi ketentuan halal. Dalam konteks perdagangan, sertifikat halal juga dapat membantu konsumen mengenali produk yang telah memiliki jaminan tertentu. Kondisi ini berpotensi memperkuat kepercayaan pasar dan memperluas kesempatan produk lokal untuk masuk ke jalur distribusi yang lebih besar.
Penguatan produk halal domestik juga dinilai penting untuk menghadapi produk impor berlabel halal yang menyasar konsumen Indonesia. Ketika kemampuan produksi pelaku usaha lokal meningkat, UMKM mempunyai ruang yang lebih besar untuk bersaing di pasar dalam negeri.
Peluang menuju pasar negara OKI
Selain pasar domestik, pengembangan sertifikasi halal membuka potensi ekspor bagi UMKM Indonesia. Terdapat peluang akses ke 57 negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), yang menjadi pasar potensial bagi berbagai produk halal dari Indonesia.
Kesempatan tersebut membutuhkan kesiapan usaha dari sisi kapasitas produksi, kualitas produk, dan pemenuhan persyaratan yang relevan. Karena itu, peran pemerintah daerah tidak berhenti pada sosialisasi kewajiban sertifikasi, melainkan juga dapat diarahkan pada penguatan ekosistem yang mendukung pelaku usaha dalam meningkatkan kemampuan mereka.
Pengembangan sektor halal dapat dipahami sebagai upaya yang menghubungkan kepentingan konsumen, keberlanjutan UMKM, dan pertumbuhan ekonomi lokal. Produk yang makin kompetitif berpotensi menciptakan aktivitas ekonomi yang lebih luas di daerah, dari produksi hingga perdagangan.
Jawa Timur Memiliki Basis Ekonomi Syariah yang Kuat
Potensi tersebut sangat besar di Jawa Timur. Deputi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur, Rifki Ismail, menyoroti karakter daerah ini sebagai salah satu pusat yang ideal untuk pertumbuhan ekonomi syariah.
Jawa Timur memiliki populasi Muslim sekitar 97 persen. Daerah ini juga menaungi lebih dari 5.100 pesantren dengan hampir 1 juta santri. Kombinasi basis masyarakat Muslim, jaringan pendidikan pesantren, dan keberadaan pelaku usaha memberikan ruang yang besar bagi pengembangan produk serta layanan ekonomi syariah.
Ekosistem tersebut dapat menjadi modal bagi pelaku UMKM untuk memahami kebutuhan konsumen sekaligus mengembangkan produk yang mempunyai daya tarik lebih luas. Namun, potensi besar itu tetap memerlukan kesiapan agar dapat dikonversi menjadi kekuatan ekonomi yang nyata, termasuk melalui kepastian sertifikasi halal.
Rifki mengingatkan adanya tenggat kewajiban sertifikasi halal yang akan berlangsung pada 18 Oktober 2026. Batas waktu itu menjadi perhatian penting bagi pelaku usaha agar persiapan pemenuhan kewajiban tidak dilakukan pada saat terakhir.
Ekonomi syariah ini sudah masuk di dalam program pemerintah oleh Presiden Prabowo, masuk di dalam Asta Cita sebagai bagian dari program ekonomi nasional untuk menyejahterakan masyarakat.
Persiapan UMKM menjadi kunci
Bagi UMKM, proses menuju sertifikasi halal perlu dipandang sebagai bagian dari penguatan usaha jangka panjang. Pelaku usaha perlu memastikan proses produksi dan produk yang mereka hasilkan dapat memenuhi ketentuan yang diperlukan, sambil terus menjaga kualitas agar tetap relevan bagi konsumen.
Pemerintah daerah, lembaga pendamping, dan ekosistem usaha memiliki peran yang saling melengkapi dalam proses tersebut. Dukungan yang tepat dapat membantu pelaku UMKM memahami kewajiban yang berlaku, menyiapkan usaha mereka, dan menangkap peluang pasar halal yang terus berkembang.
Penguatan sertifikasi halal pada akhirnya diharapkan tidak hanya menghasilkan kepatuhan terhadap aturan. Lebih dari itu, langkah tersebut dapat memperbesar daya saing produk daerah, menguatkan aktivitas ekonomi lokal, dan membuka peluang peningkatan PAD melalui pertumbuhan usaha yang lebih kokoh.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is BPJPH?BPJPH is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does BPJPH matter?BPJPH matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.