Penyampaian Informasi Bencana Dinilai Sulit Dipahami, BMKG: Butuh Waktu
Menjembatani Jarak antara Istilah Teknis dan Pemahaman Publik dalam Komunikasi Bencana
Eksplorasiindonesia.com – Setiap kali cuaca ekstrem atau potensi bencana alam mengintai wilayah tertentu, masyarakat membutuhkan informasi yang jelas dan dapat ditindaklanjuti. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pesan yang dikirimkan lembaga pemantau cuaca dan geofisika kerap kali menggunakan terminologi yang asing bagi telinga awam. Ketimpangan inilah yang menjadi sorotan tajam di ruang parlemen, ketika seorang wakil rakyat mendesak agar lembaga terkait mengubah cara komunikasinya agar benar-benar sampai ke pemahaman warga biasa.
Dorongan dari Komisi V DPR agar Bahasa Bencana Lebih Ramah
Boyman Harun, anggota Komisi V DPR RI, menyampaikan kekhawatirannya dalam sebuah rapat kerja bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) pada Selasa, 8 September 2026. Ia menilai bahwa tidak seluruh lapisan masyarakat mampu mengurai makna istilah teknis yang lazim dipakai dalam siaran cuaca maupun peringatan potensi bencana. Bagi Boyman, informasi yang tidak dipahami sama saja dengan informasi yang tidak pernah sampai.
"Saya minta juga agar dalam memberikan informasi kepada masyarakat tidak usah menggunakan bahasa BMKG atau bahasa yang diprint dari komputer itu. Tidak semua masyarakat mengerti, harus pakai bahasa kita saja pakai bahasa yang gampang dimengerti sehingga masyarakat tahu apa yang akan terjadi."
Pernyataan tersebut mencerminkan kegelisahan yang lebih luas: ketika peringatan dini disampaikan dalam format yang kaku dan penuh jargon, warga di daerah rawan banjir, longsor, atau gempa berisiko mengabaikan pesan tersebut. Padahal, beberapa menit pemahaman yang tepat dapat menentukan apakah seseorang berhasil menyelamatkan diri atau tidak.
BMKG Menegaskan Komitmen Empat Pilar Diseminasi Informasi
Menanggapi kritik tersebut, Sekretaris Utama BMKG Guswanto menegaskan bahwa lembaga yang dipimpinnya tidak pernah mengabaikan aspek keterbacaan pesan. Ia menjelaskan bahwa setiap rilis informasi kebencanaan diukur terhadap empat parameter sekaligus: ketepatan data, kecepatan penyampaian, kemudahan pemahaman, serta keluasan jangkauan.
"BMKG itu kan punya empat target dalam diseminasi informasi ya, satu akurat, cepat, mudah dipahami, luas jangkauan. Mudah dipahami itu artinya bahwa BMKG sebenarnya selama ini mendiseminasikan informasi sudah menggunakan bahasa-bahasa yang bisa dipahami orang awam atau bahasa publik."
Dengan demikian, Guswanto membantah anggapan bahwa BMKG secara sengaja menggunakan bahasa yang elitis. Ia menyatakan bahwa orientasi lembaga sejak awal memang ditujukan agar pesan dapat dicerna oleh publik umum, bukan hanya oleh kalangan akademisi atau praktisi kebencanaan.
Tantangan Menerjemahkan Bahasa Teknis ke Bahasa Publik
Walaupun komitmen tersebut sudah ada, Guswanto mengakui bahwa proses konversi dari terminologi ilmiah ke bahasa sehari-hari bukanlah pekerjaan yang dapat diselesaikan dalam semalam. Setiap wilayah memiliki karakteristik geografis, budaya, dan tingkat literasi yang berbeda-beda, sehingga satu format pesan tidak selalu efektif untuk semua audiens.
"Namun memang butuh waktu karena kan perpindahan translation dari bahasa teknis menuju bahasa publik itu tergantung wilayahnya. Bahkan kita juga mencoba menerjemahkan ke dalam bahasa lokal. Misalkan diterjemahkan ada yang di bahasa Jawa, ada yang diterjemahkan bahasa Batak, karena memang seperti itu kita pernah lakukan."
Pendekatan multibahasa ini menjadi relevan mengingat Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa daerah. Warga di pedesaan Jawa Tengah, misalnya, mungkin lebih cepat merespons peringatan banjir yang disampaikan dalam bahasa Jawa daripada dalam bahasa Indonesia baku. Demikian pula masyarakat di Sumatera Utara yang lebih akrab dengan bahasa Batak. Penyesuaian semacam ini memerlukan sumber daya manusia tambahan dan waktu pengembangan materi yang tidak singkat.
Jaringan 191 UPT sebagai Tulang Punggung Adaptasi Lokal
BMKG mengoperasikan 191 Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang tersebar di seluruh penjuru negeri. Setiap UPT berfungsi sebagai ujung tombak penyampaian informasi dari pusat ke tingkat lokal. Guswanto menjelaskan bahwa ketika pusat menerbitkan informasi dalam format tertentu, masing-masing UPT memiliki ruang untuk menyesuaikan gaya bahasa agar sesuai dengan konteks setempat.
"Cuma tidak bisa langsung seperti membalik telapak tangan. Jadi harus pelan-pelan. Ya, kan kami memiliki UPT di 191 UPT. Ya begitu kami informasi di pusat seperti ini maka mereka mendiseminasikan dengan gaya bahasa yang ada di lokal. Kira-kira itu."
Mekanisme ini berarti bahwa perubahan bahasa tidak terjadi secara serentak dari Jakarta, melainkan melalui proses bertahap yang melibatkan ribuan petugas di lapangan. Setiap UPT harus dilatih, diberi panduan, dan diuji konsistensinya agar pesan yang sampai ke warga tetap akurat secara ilmiah namun mudah dicerna secara linguistik.
Implikasi bagi Kesiapsiagaan Masyarakat
Isu ini bukan sekadar soal kenyamanan berbahasa. Dalam konteks kebencanaan, keterlambatan pemahaman dapat berujung pada hilangnya waktu evakuasi. Ketika peringatan dini gempa atau banjir bandang disampaikan dalam istilah yang membingungkan, warga mungkin menunda tindakan penyelamatan diri. Oleh karena itu, dorongan DPR agar BMKG mempercepat transisi ke bahasa yang lebih sederhana memiliki dimensi keselamatan publik yang nyata.
Di sisi lain, BMKG menghadapi dilema klasik: semakin disederhanakan pesan, semakin besar risiko kehilangan nuansa teknis yang penting bagi pengambilan keputusan. Misalnya, perbedaan antara "potensi hujan lebat" dan "hujan sangat lebat dengan durasi lebih dari tiga jam" membawa konsekuensi operasional yang berbeda bagi petani, nelayan, maupun petugas penanggulangan bencana. Menyeimbangkan kesederhanaan dan ketepatan tetap menjadi tantangan yang harus diurai secara berkelanjutan oleh lembaga pemantau cuaca dan geofisika di Indonesia.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is Penyampaian Informasi Bencana Dinilai Sulit Dipahami?Penyampaian Informasi Bencana Dinilai Sulit Dipahami is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does Penyampaian Informasi Bencana Dinilai Sulit Dipahami matter?Penyampaian Informasi Bencana Dinilai Sulit Dipahami matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.