Geram! Kepala Dewan HAM PBB Desak Negara-Negara Setop Kirim Senjata ke Israel
Volker Turk Tuntut Penghentian Aliran Senjata ke Israel di Sidang Dewan HAM PBB ke-63
Eksplorasiindonesia.com – Jenewa, Swiss — Suasana ruang sidang Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada Senin (7/9/2026) berubah tegang ketika Volker Turk, ketua dewan tersebut, membuka sesi ke-63 dengan seruan keras kepada seluruh negara anggota: hentikan pengiriman persenjataan ke Israel. Turk berargumen bahwa amunisi dan peralatan militer yang terus mengalir dari berbagai ibukota dunia sangat berisiko dipakai oleh angkatan bersenjata Zionis untuk melakukan pelanggaran hukum internasional di wilayah pendudukan.
Pidato pembuka itu menjadi sorotan karena disampaikan di tengah eskalasi ketegangan yang belum mereda di Tepi Barat dan Jalur Gaza. Turk tidak sekadar menyampaikan kekhawatiran diplomatik; ia secara eksplisit menuntut tindakan konkret dari negara-negara yang masih menandatangani kontrak penjualan senjata dengan Tel Aviv.
Tuntutan Penghentian Ekspor Senjata
Turk menegaskan bahwa setiap pucuk senjata yang dikirim ke Israel berpotensi menjadi instrumen pelanggaran hukum internasional. Ia menyebut bahwa negara-negara donor persenjataan memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan bahwa barang yang mereka kirim tidak dipakai untuk menindas warga sipil Palestina.
"Mereka (negara-negara) harus menghentikan pengiriman senjata ke Israel yang berisiko digunakan untuk melanggar hukum internasional," tegas Turk di hadapan delegasi-delegasi yang hadir di Jenewa.
Permintaan ini bukan tanpa landasan hukum. Pada Juli 2024, Mahkamah Internasional (ICJ) mengeluarkan pendapat konsultatif yang menyatakan bahwa pendudukan Israel atas wilayah Palestina telah berlangsung selama lebih dari 60 tahun dan harus diakhiri dalam waktu sesegera mungkin. Putusan itu juga menegaskan bahwa negara-negara lain memiliki kewajiban untuk tidak mengakui situasi hukum yang tidak sah serta tidak membantu mempertahankan pendudukan tersebut. Turk merujuk langsung pada putusan tersebut sebagai dasar hukum dari seruan politiknya.
Pencaplokan Tepi Barat yang Terus Berjalan
Menurut Turk, proses pencaplokan yang dilakukan Israel atas Tepi Barat tidak menunjukkan tanda-tanda perlambatan. Ia menyebut bahwa pendudukan tersebut justru semakin masif, meskipun telah ada putusan tegas dari ICJ yang memerintahkan pengakhiriannya. Pertanyaan yang ia ajukan kepada forum internasional bukan lagi soal apakah pendudukan itu sah, melainkan mengapa negara-negara masih diam.
"Apa yang diperlukan agar negara-negara melakukan tindakan untuk mencegah semakin masifnya pendudukan (Israel) di wilayah yang diperuntukkan bagi warga Palestina dalam kerangka solusi dua negara?"
Konteksnya penting: solusi dua negara — di mana Israel dan Palestina hidup berdampingan sebagai dua negara berdaulat — telah menjadi kerangka negosiasi utama sejak Konferensi Perdamaian Madrid tahun 1991. Namun, ekspansi permukiman Yahudi di Tepi Barat terus menggerus ruang bagi negara Palestina yang akan datang. Setiap blok permukiman baru yang dibangun di atas tanah warga Palestina memperkecil kemungkinan pembentukan negara yang berdaulat dan berkesinambungan secara teritorial.
Peran Perusahaan Internasional dan Permukiman Ilegal
Turk tidak hanya menargetkan pemerintah. Ia juga menyerukan kepada korporasi-korporasi multinasional agar menghentikan kerja sama bisnis dengan pihak-pihak yang mendukung pendirian permukiman ilegal Yahudi di wilayah pendudukan. Langkah ini, menurutnya, akan memutus rantai pendanaan yang memungkinkan ekspansi permukiman terus berlanjut.
Ia menambahkan bahwa kecaman verbal semata tidak akan menghentikan pelanggaran hak dan pencaplokan wilayah yang dilakukan oleh para pemukim ilegal. Turk menggunakan kata-kata yang tajam untuk menggambarkan ketidakefektifan respons internasional yang selama ini hanya berhenti pada pernyataan keprihatinan.
"(Kecaman semata) Terasa hampa di hadapan pelanggaran yang disengaja dan penderitaan yang terjadi."
Ia kemudian menyerukan upaya internasional yang jauh lebih besar demi tercapainya perdamaian yang berkelanjutan di Tepi Barat, bukan sekadar resolusi Dewan Keamanan yang terus-menerus di-veto.
Krisis Gaza: Lebih dari 1.300 Tewas Meski Gencatan Berjalan
Beralih ke situasi di Jalur Gaza, Turk menyampaikan data yang mengguncang: pasukan Israel telah membunuh lebih dari 1.300 warga Palestina meskipun gencatan senjata telah berlaku sejak sekitar setahun lalu. Angka itu menunjukkan bahwa perjanjian penghentian tembak tidak sepenuhnya dihormati di lapangan, dan warga sipil tetap menjadi sasaran operasi militer.
Selain itu, militer Israel terus menghambat akses bantuan kemanusiaan ke Gaza. Truk-truk pengangkut makanan, obat-obatan, dan bahan bakar sering kali tertahan di pos pemeriksaan, sementara populasi yang bergantung pada bantuan luar terus bertambah. Turk menyebut hambatan ini sebagai bentuk tambahan penderitaan yang dipaksakan terhadap warga yang sudah kehilangan rumah dan keluarga.
Usulan Pengusiran Paksa dan Penyiksaan
Turk juga menyampaikan keprihatinan mendalam atas usulan resmi dari pihak Israel untuk mengusir paksa seluruh warga Palestina dari Gaza. Rencana semacam itu, jika diimplementasikan, akan mengubah secara fundamental demografi wilayah dan menutup pintu bagi kembalinya warga ke rumah mereka. Ia turut mengecam praktik eksekusi dan penyiksaan terhadap warga yang dicurigai sebagai kolaborator atau memiliki afiliasi dengan Hamas, menyebutnya sebagai pelanggaran berat terhadap hak hidup dan larangan penyiksaan dalam hukum internasional.
Sesi ke-63 Dewan HAM PBB ini menjadi panggung di mana Turk, sebagai ketua dewan, menggunakan otoritas proseduralnya untuk membingkai ulang narasi: bukan lagi soal apakah pelanggaran terjadi, melainkan soal mengapa komunitas internasional masih memilih diam sementara senjata terus mengalir dan permukiman terus tumbuh.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is Geram Kepala Dewan HAM PBB Desak?Geram Kepala Dewan HAM PBB Desak is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does Geram Kepala Dewan HAM PBB Desak matter?Geram Kepala Dewan HAM PBB Desak matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.